Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta belum menindaklanjuti temuan panitia angket terkait pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sebab lima pimpinan dewan belum melakukan rapat atas usulan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyakini, paripurna terkait usulan HMP tidak akan kuorum. Sebab, tiga partai memutuskan untuk tidak mendukung langkah tersebut, yakni; NasDem, PKB, dan PDIP.

"Kalau menurut saya, kalau sudah NasDem, PKB, PDIP menyatakan enggak, kan kuorumnya enggak bakalan tercapai," terangnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (16/4).

Dia menambahkan, ada tidaknya HMP tergantung dari keputusan pimpinan DPRD DKI Jakarta. Kalaupun HMP akhirnya digulirkan, dia menegaskan persyaratannya harus terpenuhi.

"Ketika kalkulasinya oke 20 orang, tapi di bayangan mereka oke ini bakal dapat kuorumnya sampai 90 orang yang akan setuju, mungkin mereka bisa lanjutkan. Tapi, kalau dihitung ternyata sampai ujungpun paling 60 orang ya ngapain. Orang kuorumnya 80 orang," jelasnya.

Bestari mengaku sepakat dengan pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang mengajak anggota dewan untuk fokus bekerja.

"Saya lebih senang ikut musrenbang daripada ngurus-ngurusin begituan (HMP)," tutupnya.