Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bersikeras mempertahankan PT Jakarta Monorail (JM) sebagai penggarap monorail. Karena, ia mengungkapkan, tidak dapat mengambil langkah lain. Sebab perjanjian kerja sama (PKS) sudah dibuat, dan jika ingin dibatalkan harus disepakati kedua belah pihak.

"Kalau saya berhentikan, hal ini akan berlanjut ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/3).

Ia menambahkan, kalau rencana pembangunan dengan PT JM dihentikan atau dialihkan sehingga dibawa ke arbitrase bukan solusi. Karena akan semakin memperkeruh. Ditambah lagi permasalahan antara PT JM dengan PT Adhi Karya ihwal pembayaran tiang senilai Rp 193 miliar.

"Semangat yang ingin saya bangun adalah menyelesaikan masalah," ungkap mantan Walikota Solo ini.

Sampai saat tulisan ini dimuat, perubahan PKS masih belum disepakati Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Alasannya karena pembangunan monorail bukan main-main, sehingga harus terus dilakukan perhitungan secara rinci. Sehingga tidak terjadi kekeliruan, sehingga mangkrak.

Jokowi juga sempat menyampaikan, ada dua permasalahan yang akhirnya menjadi kendala untuk penandatanganan PKS. Dimana masalahan ini harus diselesaikan terlebih dahulu.

"Tadi ini ada dua, masalah berkaitan itung-itungan business plan, kemudian masalah teknis," jelasnya.

Permasalahan teknis menyangkut Depo Casablanca dan jalan layang non tol yang melintas di atas tiang monorail. Sehingga saat ini masih dibicarakan.

Jokowi menjelaskan, masalah lainnya adalah tarif karcis yang akan diberlakukan. Sehingga ketika monorail berhasil dibangun akan terus berlanjut dikembangkan. Sehingga tidak menjadi proyek sekali jadi, lalu diterlantarkan.

"Ramaikan bukan pembangunan, monorel sudah jadi terus berkelanjutan. Rugi baru 5 tahun berhenti. Kita melakukannya dengan hati-hati dan ketat, hitung-hitungannya seperti apa. Tarif tiket masuk akal tidak, properti dimana, iklan, kerja detail," ungkap Jokowi.

Mengenai kapan akan ditandatanganinya perubahan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Jokowi meminta kepada PT JM untuk melakukannya secepat-cepatnya.