Minta revisi PP untuk MRT, Pemprov kirim surat ke Kemendagri

Merdeka.com - Proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang ditargetkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN, Dahlan Iskan terganjal proses administrasi. Sebab, ada perubahan persentase pembiayaan utang antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar 49 banding 51.

Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku telah mengirim surat ke Mendagri untuk meminta rekomendasi Mendagri dan DPRD, yakni mengubah persentase beban utang yang tertuang dalam PP No. 30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah.

"Sudah kok, kemarin kata Bu Yani sudah dikirim," kata Ahok di Balai kota Jakarta.

Namun, Ahok memprediksi jika surat tersebut belum sampai ke tangan Mendagri, karena masih berada di Dirjen Keuangan Kemendagri.

"Ya mungkin masih di bawah. Kan kalau kirim surat tidak langsung sampai ke menterinya," jelasnya.

Lantas, Ahok menanyakan perihal surat tersebut kepada Asisten Sekda Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Wiryatmoko yang berada di sampingnya. "Pak Moko sudah dikirim kan pak moko?," tanya Ahok.

Kemudian, Moko begitu sapaan Wiryatmoko mengaku sudah mengirimkan surat tersebut. "Sudah kok pak," ucapnya.

Ahok meminta Moko untuk segera menyelesaikan proses administrasi tersebut. Pasalnya, Pemprov DKI telah mengirimkan surat ke Mendagri dengan tembusan Bappenas.

"Aku enggak begitu tahu tapi pasti MRT yang kasih," tandasnya.

Meski demikian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai, tidak perlu dilakukan perubahan dalam aturan persentase. Dengan demikian, PP No. 30 Tahun 2011 tak perlu direvisi.

"Itu tidak perlu direvisi. Enggak usah," ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Deddy Priatna di Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa (16/4).