Merdeka.com - Kebijakan maupun program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) kerap mendapat hambatan dari DPRD DKI Jakarta. Seperti program Kartu Jakarta Sehat (KJS), jajaran DPRD mengajukan hak interpelasi atas mundurnya 16 rumah sakit peserta pelayanan KJS.

Bahkan, wacana pemakzulan Jokowi sempat digulirkan oleh legislatif tersebut. Tak tanggung-tanggung, pembangunan RSUD kembali mendapat hambatan dengan dibentuknya pansus DPRD.

"Kami partai pengusung sangat minim. Dengan adanya fraksi yang tidak mendukung ini jadi penghambat. Karena itu, gubernur hanya bisa bekerjasama dengan rakyat," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (13/6).

Ketua DPC PDIP Jakarta Utara ini mengatakan, dukungan masyarakat dibutuhkan untuk membangun Ibu Kota. Sehingga, saat DPRD berkali-kali menghambat, langsung diungkapkan kepada masyarakat.

Terkait dengan pernyataan beberapa rekan kerjanya yang berasal dari fraksi di luar PDIP bahwa Jokowi jarang melakukan komunikasi dengan DPRD, Ida tidak membenarkan hal tersebut. Karena, hal tersebut merupakan kewenangan dinas-dinas terkait yang menjadi tiap komisi di DPRD.

"Masing-masing dinas sudah ada ke DPRD, sudah menjelaskan program-program ke DPRD. Untuk mitra (DPRD) kan ada masing-masing dinas terkaitnya, kan itu ada rapat kerja, enggak harus pak gubernur yang turun langsung kan," terangnya.

Ia malah menuding para rekan kerjanya yang menghambat kebijakan dan program kerja Jokowi, hanya mencari perhatian saja. "Mungkin mereka ingin diperhatikan dan cari sensasi saja," tandasnya.

Untuk diketahui, dari 94 kursi DPRD DKI, pendukung Jokowi- Ahok selaku eksekutif di Pemprov DKI hanya mendapat dukungan dari 17 kursi yang berasal dari Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra. Sedangkan 77 sisanya, merupakan pendukung mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo dalam Pilkada DKI 2012 lalu.