Merdeka.com - Menteri Sekretaris Negara Praktikno mengaku belum menerima surat izin revitalisasi kawasan Monas. Dia menegaskan, proyek penataan Monas harus dihentikan sebelum ada izin.

"Intinya sampai menunggu izin itu harus dihentikan," kata Pratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1).

Pratikno mendengar kabar bahwa Pemprov DKI telah mengirim surat ke Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka soal revitalisasi Monas yang salah satu anggota Komisi Pengarah ialah Mensesneg. Jika benar, Kemensetneg segera menggelar rapat dengan Pemprov DKI.

"Ini katanya akan ada pengajuan surat pada komisi pengarah dan tentu saja kalau sudah ada surat, kami akan mengundang rapat secepatnya," ucapnya.

Sembari menunggu surat dari Pemprov DKI, pihaknya telah mengundang ahli serta kementerian terkait guna mengkaji revitalisasi Monas yang menebang banyak pohon.

"Para expert di bidang urban planning pengamat DKI, ahli lingkungan, heritage dan lain-lain juga menteri. Jadi masing-masing pihak juga sudah melakukan telaah," ucapnya.

"LHK sudah melakukan telaah, yang jadi anggota komisi pengarah, kemudian kememhub, PUPR juga melakukan telaah. Jadi nanti begitu surat diterima komisi pengarah, tentu saja komisi pengarah akan segera melakukan rapat," tandasnya.

Pratikno menambahkan, bahwa Komisi Pengarah Medan Merdeka baru menerima surat dari Pemprov DKI mengenai fase pembangunan stasiun MRT di Monas.

"Jadi Gubernur DKI mengajukan permintaan persetujuan unik penempatan stasiun MRT di kawasan monas dan kita sudah bahas cukup detil melibatkan," kata Pratikno.

Kemudian, surat lainnya yang masuk kepada Komisi Pengarah mengenai penggunaan kawasan Medan Merdeka untuk Formula E. Sedangkan, revitalisasi Monas belum ada.

"Kedua juga ada surat masuk mengenai penggunaan untuk rencana formula E itu sudah kami bahas," tukas Pratikno.

Sementara, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Kadis Citata) DKI Jakarta, Heru Hermawanto mengklaim, pihaknya telah mengajukan izin revitalisasi kawasan Monas kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Pengajuan izin itu, kata dia, diserahkan pada Jumat, 24 Januari 2020.

"Sudah (diajukan soal izin) bareng Pak Sekda," kata Heru di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (27/1).

Selain surat permohonan izin, dia juga melampirkan dokumen pendukung yakni Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 792 Tahun 1997 tentang Rencana Tapak dan Pedoman Pembangunan Fisik Taman Medan Merdeka.