Mangkir dipanggil DPRD, PT JM beralasan surat panggilan mendadak
Merdeka.com - Direktur Utama PT Jakarta Monorail (PT JM) John Aryananda, mengatakan tidak bisa menghadiri panggilan DPRD DKI Jakarta, terkait pemaparan proyek monorail karena surat panggilan mendadak.
"Saya secara pribadi baru melihat undangan 1 kali. Pada saat itu jam 2 siang dan diminta untuk ketemu hari itu juga. Kemudian pada saat itu saya ada, tetapi beberapa direksi kita tidak ada," terang John di Kantornya Jalan Teluk Betung, Jakarta Pusat, Jumat, (21/2).
John menuturkan, namun pihaknya sudah memberikan surat balasan kepada DPRD DKI Jakarta bahwa tidak bisa datang atas pemanggilan itu. Selain itu, karena proyek ini dikerjakan bersama dengan pemerintah, maka hendaknya didampingi oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Pekerjaan kita itu dengan Pemprov DKI. Seharunya kalau dipanggil DPRD harus didampingi oleh Pemprov DKI juga. Tapi kita tidak bisa menjelaskan sendiri kepada DPRD," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Transportasi DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, mengaku sempat memanggil PT Jakarta Monorail karena pembangunan tidak kunjung dimulai. Bahkan pemanggilan sudah dilakukan tiga kali.
Saat itu, Politisi PKS itu mengatakan, pemanggilan dilakukan supaya jajaran PT Monorail Jakarta memberi penjelasan secara gamblang. Sebab aspek ekonomi seperti tarif belum juga mendapat kejelasan. "Sejauh mana itu bisa meng-cover investasinya. Cukup atau kurang?"
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaPN Jaksel Pindahkan Terdakwa Kasus Senjata Api Dito Mahendra ke Rutan Cipinang, Ini Alasannya
Penetapan pemindahan Dito Mahendra dari yang awalnya diajukan ke Lapas Teroris Gunung Sindur, Jawa Barat, ditetapkan dipindah ke Rutan Cipinang.
Baca SelengkapnyaPDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri
AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca Selengkapnya