Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah rem darurat dan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 14 September. Kondisi ini menyebabkan pusat perbelanjaan dan mall ditutup.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi dan Kreatif DKI, Gumilar Ekalaya mengonfirmasi selama PSBB berlangsung mal akan ditutup. Kebijakan ini menurutnya telah dilakukan pada PSBB pertama.

Kendati ditutup, dia mengungkapkan, tenant yang menyediakan kebutuhan rumah tangga, kesehatan dan restoran yang berada di dalam mal tetap dapat beroperasi.

"Seperti awal PSBB mall buka hanya untuk supermarket saja, kecuali restoran boleh buka tapi hanya untuk delivery saja," kata Gumilar, Kamis (10/9).

Untuk landasan hukumnya, dia mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) untuk PSBB kedua.

"Masih menunggu Pergubnya. yang saya jelaskan itu mengacu pada Pergub sebelumnya tapi sepertinya enggak jauh beda dengan yang sekarang," tuturnya.

Pelaksanaan PSBB pertama tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020.

Dalam Pergub itu, diatur aktivitas yang dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah yakni;

1. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan universitas.2. Kegiatan peribadatan di rumah ibadah.3. Menutup seluruh fasilitas umumPusat perbelanjaan, tempat hiburan milik pemerintah maupun umum, taman, balai pertemuan, ruang RPTRA, gedung olah raga dan museum.4. Kegiatan sosial budaya.5. Resepsi pernikahan dan pesta khitanan.6. Berkerumun di luar ruangan maksimal 5 orang.7. Kapasitas penumpang di kendaraan umum maupun pribadi maksimal 50 persen.8. Makan di restoran atau tempat makan umumnya. Hanya boleh untuk take away atau dibawa pulang.

Sementara 8 sektor yang dikecualikan dari PSBB adalah

1. Sektor kesehatan.2. sektor pangan, makanan dan minuman.3. Sektor energi , seperti air , listrik gas , pompa bensin, itu semua berfungsi seperti biasa.4. Sektor komunikasi, baik jasa komunikasi sampai media komunikasi itu bisa berjalan.5. Sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal itu semuanya berjalan seperti biasa.6. Kegiatan logistik distribusi barang itu berjalan seperti biasa jadi ini dikecualikan.7. Kebutuhan keseharian, retail, seperti warung, toko kelontong yang memberikan kebutuhan warga itu dikecualikan.8. Sektor industri strategis yang ada di kawasan ibu kota.9. Delivery barang.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasannya melarang restoran melayani makan di tempat, karena potensi penularan terjadi saat adanya interaksi.

"Izin operasi non esensial yang dulu dapat akan dievaluasi, agar pengendalian kegiatan sosial maupun usaha tidak menyebabkan penularan. Hiburan akan ditutup. Usaha makan rumah makan diperbolehkan tetap beroperasi, tetapi tidak boleh pengunjung makan di lokasi," tutur Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9).

Menurut Anies, pihaknya menemukan adanya interaksi penularan yang tinggi akibat penyediaan makan di tempat.

"Mulai Senin 14 September, kegiatan perkantoran non esensial bekerja dari rumah, bukan kegiatan usaha berhenti, tetapi kegiatan jalan tetapi di rumah, perkantoran yang tidak diizinkan operasi, akan ada 11 kegiatan esensial yang boleh beroperasi," jelas dia.