Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, menyayangkan sikap Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menegur wakilnya Djarot Saiful Hidayat terkait polemik perizinan Pekan Rakyat Jakarta di kawasan Senayan (PRJ Senayan).

Politikus Partai Gerindra ini menilai, sikap Ahok tersebut seolah mensejajarkan Djarot dengan jabatan di level Deputi. Hal itu terkesan sangat merendahkan wakil gubernurnya.

"Kalau saya lihat, statement Pak Gubernur agak marah dan mensejajarkan (Wagub Djarot) dengan deputi. Itu saya kira tidak boleh lah seperti itu," ujar Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (1/6).

"Marah boleh, kalau pun memberi teguran ya secara internal lah, jangan ke publik. Apalagi sampai menyebut (Wakil Gubernur) sejajar dengan deputi," katanya menambahkan.

Padahal, lanjut Taufik, Ahok sendiri yang pada November 2014 kemarin menunjuk Djarot sebagai Wakilnya. Namun, dia menekankan, hal itu tak harus membuat Ahok merasa hebat karena merasa telah melantiknya.

"Jadi, Ahok lantik Wakil Gubernur karena Undang-Undang, bukan karena kehebatan Gubernur. Bukan karena dia yang melantik karena dia Gubernur, lalu posisi Wakil Gubernur disejajarkan dengan deputi," kata Taufik.

Diketahui, Ahok sempat menegur Wagub Djarot akibat keputusannya yang dianggap sepihak, dengan mengeluarkan izin penyelenggaraan PRJ 2015, di kawasan Parkir Timur Senayan. Hal itu menurut Ahok dilakukan Djarot tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengannya.

Menurutnya, Djarot sebagai Wakil Gubernur sebenarnya tidak memiliki hak untuk mengeluarkan izin apapun dengan memakai nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi, Ahok mengatakan jika mantan Wali Kota Blitar itu sebenarnya bukan pasangannya sebagai Gubernur, karena justru dirinya lah yang telah melantik Djarot sebagai tandemnya mengurus ibu kota negara.

"Wakil Gubernur itu bukan pasangan lho untuk kasus Pak Djarot ini. Saya yang melantik. Jadi, Wakil Gubernur kasus DKI sekarang lewat undang-undang, Perppu. Dia itu tidak beda dengan deputi sebetulnya," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.