M Taufik ogah hadiri Rapim DPRD bahas pelantikan Ahok
Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi akan menggelar rapat pimpinan (Rapim) siang nanti. Agenda rapat ini untuk membahas rencana pelantikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur menggantikan Joko Widodo (Jokowi).
Terkait rapat ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan tidak akan menghadiri rapat tersebut. Alasannya karena undangan rapim hanya dilakukan secara sepihak oleh Prasetyo. Sehingga dirinya bersama partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) DKI Jakarta tidak akan hadir.
"Undangan itu harus diparaf oleh minimal dua pimpinan DPRD, yaitu wakilnya. Dan ini undangan hanya diparaf fraksi. Undangan itu kami persoalkan, karena tidak sah," jelasnya saat dihubungi, Kamis (13/11).
Walaupun tidak hadir, dirinya mempersilakan rapim tersebut terus berlangsung. Namun Taufik menegaskan, rapim tersebut bukan milik DPRD DKI Jakarta, melainkan hanya milik partai Koalisi Indonesia Hebat.
Menurutnya, DPRD DKI Jakarta jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan mencari pengisi kekosongan jabatan gubernur DKI Jakarta. Karena jika memang sudah ada Surat Keputusan Presiden, Ahok tetap akan dilantik.
"Pelantikan itu terjadi setelah ada keputusan presiden. Pengangkatan gubernur oleh presiden bukan oleh DPRD. Saya enggak tahu kalau ada ketentuan baru pelantikan oleh DPRD. Yang melantik kan Menteri Dalam Negeri, atas nama presiden, forumnya mungkin paripurna DPRD," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)
Baca SelengkapnyaAhok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak terganggu dengan turun gunungnya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok untuk mengampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut, mundurnya Ahok dari komisaris utama Pertamina merupakan gerakan etika.
Baca SelengkapnyaAhok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaKetiganya merupakan perwakilan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan DPR RI.
Baca SelengkapnyaAlasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaAda asumsi Ahok turut berkontribusi atas pendirian PSI.
Baca Selengkapnya