Layakkah Foke jadi menteri perhubungan?
Merdeka.com - Demokrat sebagai partai pengusung pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli harus legowo melihat hasil perhitungan cepat (quick county) Pilgub DKI putaran dua. Sebab, untuk kedua kalinya, pasangan nomor urut satu itu harus terseok-seok melawan Joko Widodo-Ahok demi kursi DKI 1.
Meski sudah berbesar hati dengan kekalahan kedua ini, ternyata partai berlambang bintang Mercy itu masih terpesona dengan sosok Fauzi Bowo. Entah karena ingin menyenangkan hati Fauzi, beredar kabar internal Demokrat menggadang-gadang pria yang akrab disapa Foke itu sebagai menteri perhubungan di periode berikutnya.
Ternyata isu itu bukan isapan jempol semata. Wakil Sekjen Demokrat Ramadhan Pohan lah orang yang pertama kali memunculkan wacana ini dan ditanggapi positif oleh Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana.
"Ya semua pantas untuk menteri kalau memang presiden membutuhkannya. Jadi untuk Foke saya kira beliau masih kita butuhkan tenaga dan pengalamannya di dalam pengembangan perkotaan di Indonesia," kata Sutan saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Senin (24/9) kemarin.
Sutan sangat yakin dengan pengalaman Foke memimpin Jakarta selama lima tahun. Ditambah lagi, anggota dewan pembina PD itu memang memulai karirnya sejak awal di Pemprov DKI.
"Ya perkotaan tidak bisa lepas dari perhubungan. Ya tapi apa alasan untuk mengganti Pak Mangindaan?" tanyanya.
Menanggapi kabar itu, Foke yang ditemui di Balai Kota Jakarta pada Senin kemarin tampak masih malu-malu menjawab. Dia malah tersenyum dan menyatakan tidak ingin berkomentar hal itu.
"Saya tidak mau berkomentar hal itu," kata Foke singkat.
Meski wacana itu masih sebatas angin lalu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengaku setuju jika Foke diangkat menjadi Menhub. Alasannya, pria lulusan Jerman itu dinilai cukup kompeten di bidang transportasi dan masalah perkotaan.
"Ya (dukung) dong, Insya Allah. Beliau cukup betul kompeten," kata Pristono kepada merdeka.com, Selasa (25/9).
Meski kaya pengalaman dan cukup khatam di bidang transportasi dan penanganannya, pengamat perkotaan Yayat Supriyatna lebih sepakat jika kabinet yang akan datang tak hanya membuat pos kementerian daerah tertinggal tapi juga pos kementerian daerah metropolitan. Dan seandainya pos baru itu benar dibentuk, Yayat merasa Fokelah orang yang paling pas menjadi memimpinnya.
"Saya rasa kalau ada menteri metropolitan Indonesia, dari sisi ilmu yang ada pada Foke lebih pantas di situ. Mengingat pengalaman yang ada pada dirinya selama ini," kata Yayat saat dihubungi merdeka.com.
Meski kinerja Foke selama lima tahun belum maksimal, Yayat yakin kapabilitas Foke untuk hal perkotaan sangat mumpuni sehingga mampu membenahi kota-kota metropolitan yang ada di Indonesia.
"Indonesia ini kan ada delapan kawasan metropolitan,Jakarta, Surabaya, Bandung, Palembang, Denpasar, Batam, Medan,dan makasar. Jadi apa salahnya kalau dibentuk menteri metropolitan Indonesia, agar kota-kota itu bisa maju juga seperti Jakarta," jelasnya.
Wacana ini masih pro dan kontra. Foke sendiri hanya tersipu malu saat dimintai tanggapannya. Tapi jika melihat kinerja pria berkumis itu selama 5 tahun ke belakang, layakkah Foke menduduki pos baru yakni menteri perhubungan?
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaPolisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati
Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaTeken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri
Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaDepan Prabowo, Jokowi Puji Inisiasi Kemenhan Bangun RS Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman
Jokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca SelengkapnyaTak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini
Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnya