Merdeka.com - Komunitas ojek online (ojol) dari berbagai wilayah DKI Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (8/2). Dalam aksinya tersebut, mereka menolak kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

Berdasarkan pantauan merdeka.com, para ojol mengenakan atribut ojol lengkap dan berunjuk rasa di sejak pukul 12.23 WIB. Mereka juga membawa sejumlah spanduk menolak kebijakan ERP diterapkan.

"Kadishub Jakarta wajib menunjukkan naskah akademis atau kajian ilmiah lintas sektoral ERP solusi atasi kemacetan atau copot," demikian bunyi spanduk tersebut.

"Kaum marjinal punya hak yang sama untuk memakai jalan raya bersama si kaya dan para pejabat yang mungkin saja korup," isi spanduk lainnya.

Pada orasinya, para orator juga mengatakan ingin bertemu Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.

"Tolong dengar kami Pak, Bapak tidak punya hak. Bapak bukan dipilih kami oleh warga DKI Jakarta, Bapak tidak punya wewenang untuk itu. Bapak kira kami ini bodoh," kata salah satu orator.

Tak hanya itu, para ojol juga memberikan dua pilihan kepada Pemprov DKI Jakarta, yaitu tak menerapkan ERP atau memecat Syafrin Liputo sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

"Kau harus bertanggung jawab Pak! Karena Pj Gubernur tidak mungkin menerbitkan ERP. Jadi Pak Syafrin harus dicopot!" kata orator.

Hingga pukul 13.35 WIB massa ojol masih terus berdatangan. Mereka menyebut jumlah massa ojol yang mengikuti demo bakal bertambah sampai sore ini.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) hingga kini masih dalam tahap kajian. Oleh sebab itu, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan aspirasi soal ERP.

“Rencana implementasinya masih butuh waktu panjang, aturannya pun masih dalam proses kajian. Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya,” kata Heru dalam keterangannya, dikutip Rabu (8/2).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menambahkan, pengkajian penerapan kebijakan ERP, dikhususkan untuk melihat kesiapan fasilitas transportasi publik di Jakarta.

Selain itu, Syafrin menyebut pihaknya juga akan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari komunitas transportasi dan masyarakat. Adapun kebijakan ERP, dimaksudkan dapat mengurai kemacetan di Ibu Kota.

“Kajian penerapan ERP yang sedang dilakukan bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta dengan cara memindahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik. Oleh karena itu, kami memastikan kesiapan layanan dan infrastruktur transportasi publik di Jakarta,” kata Syafrin.