Merdeka.com - Komisi V DPR meminta Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengkaji ulang rencana proyek deep tunnel atau terowongan multi guna. Komisi V lebih mengutamakan program normalisasi sungai dan sodetan kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) ketimbang proyek deep tunnel.

"Kita harus kaji dulu deep tunnel itu penting atau tidak. Saat bertemu dengan presiden, menteri PU sudah menyampaikan adalah sodetan kali Ciliwung ke KBT, kedua ada normalisasi sungai Ciliwung, normalisasi Pesanggerahan Angke Sunter (PAS)," ujar Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow saat Jokowi memaparkan deep tunnel di ruang rapat Komisi V DPR, Jakarta, Kamis (31/1).

Politikus PAN itu meminta normalisasi sungai dan sodetan kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) ditangani terlebih dahulu. Sebab, banjir diakibatkan kiriman dari hulu.

"Yang terpenting budaya masyarakat yang membuang sampah. Saat tinjauan pascabanjir begitu banyaknya sampah, sehingga perlu disosialisasikan budaya membuang sampah tersebut," jelasnya.

Dia menilai, salah satu penyebab banjir adalah meluapnya air dari Kanal Banjir Barat (KBB). Karena itu, untuk sementara penanganan harus difokuskan pada pengalihan air dari KBB ke KBT.

"Sementara di KBT relatif airnya lancar-lancar saja tidak penuh. Perlu upaya mengalihkan air dari Kanal Banjir Barat ke Kanal Banjir Timur," katanya.

Dia mengatakan, Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) sebagai salah satu upaya untuk menanganinya. Sebab, jika deep tunnel diterapkan harus memikirkan lahan untuk proyek tersebut.

"Bukan kita tidak setuju soal deep tunel, perlu kajian lahannya di mana," katanya.

Sementara itu, anggaran dari Kemen PU yang diajukan untuk menanggulangi banjir sekitar Rp 2 Triliun. Namun, kendala yang masih dialami adalah pembebasan lahan.

"Anggaran yang diajukan Kemen PU kita setujui ini akan disetujui tidak bisa jalan jika kesiapan lahan tidak ada, kesiapan lahan itu berada di DKI," tandasnya.