KJS bermasalah, Jokowi dinilai terburu-buru terapkan sistem baru

Merdeka.com - Baru berjalan lima bulan, program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), sudah menuai persoalan. Pasalnya, 16 rumah sakit memilih mengundurkan diri dari peserta pelayanan kesehatan tersebut.

Anggota Komisi E DPRD, Igo Ilham, menilai pengunduran diri 16 rumah sakit tersebut karena Jokowi terlalu terburu-buru dalam mengambil suatu kebijakan. Oleh karenanya, ia meminta Pemprov DKI segera mengevaluasi sistem pembayaran jasa rumah sakit yang diterapkan berdasarkan perhitungan Kementerian Kesehatan melalui INA-CBGs.

"Kita minta Pemprov untuk melakukan evaluasi terhadap perubahan sistem pembayaran klaim kesehatan. Sistem baru yang dibuat oleh Pak Jokowi tidak menyelesaikan masalah malah menambah PR (Pekerjaan Rumah). Ini kan sebetulnya program lama tapi berubah sistem saja," ujar Igo saat berbincang dengan merdeka.com, Minggu (19/5).

Politikus PKS ini mengaku program pembayaran klaim kesehatan melalui KJS ini menggunakan sistem INA-CBGs, yang artinya sebuah model penghitungan di mana PT Askes sebagai perusahaan penyalur tidak bisa membayar 100 persen, tetapi hanya sebesar 43 persen. Sedangkan program Gubernur lalu Fauzi Bowo (Foke) berupa Gakin pembayaran klaimnya melalui UPT Jamkesda.

"Artinya enggak bisa terbayar semua tagihan rumah sakit kan, intinya sama saja membebani pihak rumah sakit. Kalau dulu kan pembayaran klaimnya lewat UPT Jamkesda, karena cuma ada 10 SDM ya ada keterlambatan sampai tiga bulan," terangnya.

Selain itu, Igo juga mengkritik jumlah pasien yang membludak hingga pihak Puskesmas maupun rumah sakit kewalahan dalam melayani. Walaupun ada penambahan tenaga medis sejumlah 600 orang tetapi tetap dinilai kurang dengan jumlah 330 Puskesmas di seluruh Ibukota.

"Artinya gubernur pertama menimbang membuat kebaikan jangan tergesa-gesa dengan mengubah sistem baru meninggalkan sistem lama perlu disesuaikan dengan sistem informasi manajemen," ungkapnya.

Ia juga mengkritik sikap pemimpin yang senang melakukan ancaman terhadap rumah sakit yang tidak mau bekerjasama. Pasalnya, sikap seperti itu sama saja mencerminkan pemerintahan Orde Baru.

"Kedua, diantisipasi supaya rumah sakit swasta tidak mundur, cara otoritarian seperti rumah sakit enggak mau ini ya akan kita ini, bukan mengancam itu sama saja seperti orde baru," ucapnya.

Untuk itu, Pemprov harus menempuh cara dengan mendiskusikan dengan Kemenkes untuk membahas tentang perhitungan INA-CBGs malah membebani rumah sakit.