Merdeka.com - Kementerian Perhubungan menilai, butuh campur tangan pihak ketiga sebagai penengah hubungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorail (PT JM), lantaran keharmonisan kerja sama antara dua lembaga tersebut terganggu akibat proyek monorail yang tak kunjung menemukan titik temu.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Anggoro Budi Wiryawan mengatakan, DPRD DKI merupakan lembaga yang pas menjadi pihak ketiga untuk menengahi tegangnya hubungan antara Pemprov DKI dan PT JM.

"Lebih baik dimediasi oleh dewan. Jika dimediasi, saya yakin dalam waktu enam bulan ini akan ada titik temu yang jelas, sehingga ada starting point untuk melanjutkan pembangunan public transport ini," kata Anggoro di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (25/6).

Direktur Utama PT JM Jhon Aryananda menanggapi hal tersebut. Menurutnya, untuk merealisasikan hal tersebut, Pemprov DKI yang memiliki hak untuk melakukan pendekatan kepada DPRD DKI. Menurutnya, proyek monorail merupakan proyek murni yang tidak menggunakan dana APBN, oleh sebab itu Jhon menilai PT JM tidak dapat berhubungan langsung dengan DPRD.

"Kita dari pihak swasta tidak berhak meminta pertolongan dewan tanpa melalui Pemprov DKI karena kita tidak boleh melewati kewenangan Pemprov," imbuh Jhon.

Terkait hal ini, anggota DPRD DKI Mohammad Sanusi angkat bicara. Menurutnya, keputusan untuk mediasi berada di tangan Pemprov DKI. Diakui bahwa DPRD DKI siap menjadi mediator antara Pemrov DKI Jakarta dengan PT JM apabila diminta Pemprov DKI.

"Sampai detik ini eksekutif tidak pernah menemui kita, kasih kajian akademis monorel untuk kita bahas. Kita tidak bisa masuk duluan karena kalau dewan yang duluan nanti malah dituduh mau ngapa-ngapain lagi," tutupnya.