Ketua DPRD DKI Minta Anggota TGUPP Rangkap Jabatan Kembalikan Gaji
Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyebut anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang merangkap jabatan untuk mengembalikan gaji yang didapatkannya.
"Kembalikan uang, nanti kita minta laporannya dari Bappeda. Iya, selama masa rangkap jabatan, lumayan juga," kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/12).
Dia menyebut, saat ini sejumlah anggota TGUPP yang telah mengundurkan diri ketika ketahuan rangkap jabatan. Yakni ketika ditunjuk sebagai petinggi salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.
Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan rangkap jabatan dapat menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat melakukan audit laporan milik Pemprov DKI Jakarta.
"Yang menjadi Dewan Pengawas (anggota TGUPP), dia punya gaji dua, enggak boleh. Haryadi kalau enggak salah namanya, kalau BPK tahu, itu temuan lho," kata Prasetio saat rapat Banggar RAPBD DKI 2020 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12).
Karena hal itu, Politikus PDI Perjuangan itu meminta agar dapat dilakukan efisiensi. Sebab salah satu anggota TGUPP tercatat sebagai dewan pengawas rumah sakit.
"Itu dihilangkan saja, efisiensi. Kalau Dewan Pengawas punya gaji, ini (TGUPP) punya gaji, jadi temuan," ucapnya.
Sebelumnya, anggota TGUPP Achmad Haryadi disebut sebagai anggota dewan pengawas tujuh rumah sakit di Jakarta. Hal tersebut terungkap saat rapat Komisi E DPRD DKI bersama Dinas Kesehatan.
Tim Dewas itu ditanggung bersama-sama, 7 RS pembinaan dan pengawasannya dalam satu tim itu untuk 7 RS," kata Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Khafifah Any saat rapat di gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (8/12).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Warganet membandingkan gaji dosen dengan UMP DKI Jakarta yang ternyata jauh lebih tinggi.
Baca SelengkapnyaPenggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaSelain Abdul Gani Kasuba, tim penindakan juga turut mengamankan beberapa pihak lainnya di DKI Jakarta dan Ternate.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaKesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaJika Terpilih Menjadi Anggota DPD, Segini Gaji dan Tunjangan yang Akan Diterima Komeng
Baca SelengkapnyaRieke mengaku tidak khawatir kunjungan Jokowi akan menggerus suara PDIP di Jateng.
Baca SelengkapnyaKeputusan untuk meningkatkan gaji KPPS pada Pemilu 2024 sejalan dengan pemahaman akan kompleksitas dan tanggung jawab yang diemban oleh anggota KPPS.
Baca SelengkapnyaDPC PDIP Jember telah membentuk Tim Penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.
Baca Selengkapnya