Merdeka.com - Pemprov DKI telah menandatangani perjanjian kerjasama pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dengan PT Askes. Dalam perjanjian itu, PT Askes diamanahkan sebagai pengelola dana jaminan kesehatan masyarakat DKI.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan rumah sakit swasta dan pemerintah sudah siap dengan kerja sama antara Pemprov DKI dengan PT Askes soal KJS. "Ya langsung hari ini sudah mulai kerjasama dengan Askes sebagai pengelola KJS, rumah sakit pemerintah dan swasta juga sudah siap," kata Ahok di Balaikota, Senin (1/4).

Ahok menegaskan pelaksanaan KJS akan simultan dilakukan antara Dinkes dan PT Askes pada bulan Mei mendatang. Agar kesehatan masyarakat miskin bisa terjamin di fasilitas kelas III.

"Sasarannya adalah masyarakat DKI Jakarta yang miskin, hampir miskin dan masyarakat DKI lainnya yang mau menggunakan puskesmas dan fasilitas rawat inap di kelas III," jelas Ahok.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Askes Fachmi Idris menyambut baik kerjasama ini karena peran aktif DKI mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dilaksanakan per 1 Januari 2014. "Pelaksanaan KJS akan memberi pelajaran yang sangat berharga untuk persiapan BPJS kesehatan," kata Fachmi.

Jumlah sasaran peserta dalam program ini adalah 4,7 juta jiwa terdiri 1,2 juta jiwa peserta jamkesmas dan sisanya 3,5 juta jiwa penduduk DKI lainnya. Dengan perhitungan premi per member per month (PMPM) Rp 23.000 sehingga total anggaran Rp 1,2 triliun.

Dalam KJS ini dilakukan pola pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan pola tarif INA CBG'S. INA CBG's merupakan sistem pembayaran kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang dikelompokkan berdasarkan ciri klinis yang sama dan pemakaian sumber daya (biaya perawatan yang sama).

Fasilitas kesehatan yang dapat digunakan peserta adalah 341 puskesmas meliputi 44 puskesmas kecamatan dan 297 puskesmas kelurahan, 132 rumah sakit terdiri rumah sakit pemerintah, rumah sakit pusat dan rumah sakit swasta.