Kepala Dinas Kesehatan tak hadir, rapat kisruh KJS ditunda
Merdeka.com - Komisi E DPRD DKI sedianya mengadakan rapat dengan Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati membahas kisruh persoalan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Tapi ketidakhadiran Dien membuat rapat terpaksa ditunda.
Atas penundaan sepihak ini, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Firmansyah, meminta penjelasan.
"Bukan dibatalkan, kita tunda, agenda rapat ini minta jawaban sebelumnya, kita minta Dinkes terkait penyesuaian tarif sistem INA CBG's. Apakah dibolehkan dalam keuangan daerah atau tidak," kata Firmansyah usai menutup rapat di DPRD, Jakarta, Senin (27/5).
Firman menegaskan, pihaknya perlu penjelasan lebih detil tentang sistem berobat paket atau Indonesian Case Based Group's (INA CBG's) yang menjadi sistem KJS. DPRD, lanjut Firman, coba berprasangka baik terhadap Dinkes yang tidak hadir dalam rapat.
"Ya mungkin lagi koordinasi dengan pimpinannya," terangnya.
Saat ditanya pendapatnya terkait interpelasi yang diajukan dalam program KJS ini, Firman enggan memberikan penjelasan.
"Saya gak kapasitas menjawab interpelasi. Kita sepakat mendapatkan solusi terbaik dalam penanganan KJS. Interpelasi memang diatur UU dan melekat anggota DPRD untuk menanyakan secara langsung. Interpelasi jangan dibuat serem, kita cuma pengen tahu. Komisi E tak dalam kapasitas. Komisi E sepakat agar pelayanan kesehatan di Jakarta lebih baik," lanjutnya.
Firman menambahkan, rapat yang batal digelar akan dijadwal ulang dan digelar besok hari. Pihaknya amat berharap Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan segenap rumah sakit, bisa hadir.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dinkes DKI Akhirnya Mengungkap Jumlah Kasus Covid-19 JN.1 di Jakarta Selama Tahun 2023
Ani menjelaskan, JN.1 memiliki gejala yang sama seperti Covid-19 lainnya.
Baca SelengkapnyaTunggu Arahan KPU Soal ODGJ Mencoblos Pemilu, RSKD Dadi Makassar Siapkan 14 Dokter Psikiatri
RSKD Dadi Makassar merupakan rumah sakit khusus untuk penanganan pasien dengan gangguan kejiwaan.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dinkes DKI: Penyakit Terbanyak Petugas KPPS di Jakarta Adalah Penyakit Bawaan
Berbeda dengan tahun 2019 yang didominasi penyakit kronis, seperti hipertensi atau diabetes.
Baca SelengkapnyaCara Kombes Jeki Wujudkan Pemilu Damai dengan Ajak LAMR Pekanbaru Diskusi
Rombongan Kapolres disambut DPH LAMR Kota Pekanbaru Datuk Seri Muspidauan beserta para Datuk pengurus LAMR Kota Pekanbaru.
Baca SelengkapnyaBawa Mobil Dinas ke Puncak dan Buang Sampah Sembarangan, Kasetpel Dishub DKI Dinonaktifkan
Heru menyebut, selama dua bulan juga Agustang tidak akan memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai pegawai Dishub DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDirut BPJS Kesehatan Sambangi RS Mata Cicendo Bandung, Pastikan Janji Layanan JKN Bandung
Fokus utama dalam penyelenggaraan Program JKN adalah bagaimana peserta dapat merasakan pelayanan yang optimal.
Baca SelengkapnyaASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar
Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaDiduga Dapat Tekanan dari Pemantau, Petugas KPPS di Garut Masuk Rumah Sakit Jiwa
Petugas KPPS yang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa itu berjenis kelamin laki-laki dan usianya masih muda.
Baca Selengkapnya