Merdeka.com - Hubungan Gubernur DKI Jakarta Tjahaja Purnama dengan sejumlah ketua RT dan RW di DKI Jakarta tengah memanas. Rombongan ketua RT dan RW memprotes SK Gubernur No. 903 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Serta, Pergub 168 tahun 2014 tentang Pedoman RT RW DKI Jakarta.

SK tersebut mengamanatkan pengurus RT/RT melaporkan kondisi lingkungan sebanyak 90 kali dalam sebulan atau minimal 3 laporan dalam sehari. Mereka keberatan dengan kewajiban memberikan laporan tiga kali dalam sehari.

Ahok menceritakan sejarah lahirnya pengurus RT dan RW yang merupakan warisan penjajahan Jepang untuk mengontrol dan mengawasi penduduk yang datang dan pergi. Warisan ini dimanfaatkan partai penguasa orde baru.

"Siapa yang ciptakan RT RW itu? Jepang untuk mengawasi siapa saja yang keluar masuk, orde baru dimanfaatkan lagi untuk kepentingan Golkar dulu untuk bisa kontrol," tutur Ahok.

Namun Ahok mengakui tugas dan fungsi RT dan RW saat ini sudah cukup bagus. Mantan Bupati Belitung Timur ini Ahok menuturkan, RT dan RW dibuat sebagai pihak yang memperhatikan masyarakat. "Justru tujuan RT RW Itu kan rukun tetangga rukun warga, kamu itu pemerhati," tutur Ahok.

Hanya saja dia menyayangkan jika masih peran RT dan RW tersebut malah disalahgunakan. "Nah kalau sekarang itu bagus. Tapi bukan buat malakin orang, buat melayani, bukan buat berkuasa."

Ahok beberapa kali membeberkan kelakuan RT dan RW yang tak pantas dan membuatnya meradang. Berikut paparannya.

Palak warga

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengungkapkan tak sedikit RT dan RW di Jakarta yang menjelma menjadi tukang palak warganya. Bukan tanpa sebab, hal itu lantaran banyaknya laporan dari warga yang masuk menyebut mereka dimintai sejumlah uang untuk tiap ketentuan tertentu.

"Ini bukan omong kosong. Banyak laporan demi laporan yang mengatakan oknum RW itu berkuasa. Tapi disatu pihak dia menekankan kalau dia bukan dari pemerintah. Tapi kamu itu pemalak," kata Basuki atau Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (30/5).

Pendapatan ilegal

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai para ketua RT dan RW yang memprotes Pergub tersebut hanya melindungi sejumlah pendapatnya dari parkir liar, penjualan lapak dagang dan sejumlah pendapatan ilegal.

"Terus saya mau tanya, RW yang ribut-ribut itu coba cek, dia punya lapak enggak? Punya parkiran liar enggak? Ada jual lapak enggak? Ada minta rekomendasi warga enggak? Menguasai fasum fasos enggak? Itu dulu deh," ungkap Ahok.

Ahok menuding para RW kerap menjual lapak dagang di wilayahnya dengan bayaran hingga Rp 1,5 juta tiap bulannya. Tak hanya itu, mereka juga menerima sejumlah uang dari hasil parkir liar yang ada di wilayah kekuasaannya.

"Karena kamu jual lapak bisa Rp 1,5 juta sama PKL, parkir liar bagaimana?" ujar Ahok.

Makelar

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding petugas RT RW protes agar tugas untuk lapor via aplikasi Qlue itu dihapus merupakan adalah orang jual beli lapak kios di wilayahnya. Pengurus RT/RW ini, katanya, diduga menjadi makelar sekaligus pemberi izin atas kios-kios dan lahan yang akan disewa.

"Mohon maaf saja, itu RT RW yang marah itu apa? itu sebagian oknum, jual lapak. Surat menyurat, orang mau beli rumah, beli apa, minta rekomendasi. Dan semua saya coret sudah," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Kamis (26/5).

Menurutnya, dari transaksi ini petugas RT RW mengambil komisi atau pungutan. Namun saat ini, praktik itu dipastikan sudah tidak bisa dilakukan karena semua izin menjadi diserahkan ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

Mengadu ke DPR

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) menilai aduan pengurus RT/RW ke Komisi A DPRD merupakan langkah politis. Menurutnya, jika pengurus RT/RW ini merasa keberatan dengan pekerjaan yang diberikan, mereka seharusnya mengundurkan diri saja.

"Ya memang dong. Kalau kamu enggak politik. Kalau kamu enggak demen, misalnya saya kerja di sini, saya musti masuk pagi, kayaknya gaji enggak sesuai nih. Ya berhenti dong. Jangan nyalon dong. Kalau demen ya demen kerja saja," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Jumat (27/5).