Merdeka.com - Sejumlah perkantoran masih memberlakukan sistem kerja dari rumah sejak pandemi Covid-19 meluas di Tanah Air. Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, menilai kebijakan bekerja hanya berdampak kecil dalam upaya memutus penularan Covid-19.

Sebab menurutnya, selama tidak ada pengetatan protokol kesehatan di lingkup kecil seperti kelurahan atau RT, penularan Covid-19 akan terus terjadi di masyarakat.

"Sebenarnya angka itu bukan dari kantor, tapi dari pemukiman. Anak-anak bermain tanpa masker, warga berkumpul tanpa masker, pasar berjalan tanpa masker. Lalu di rumah saling menularkan karena jelas tanpa masker. Jadi membatasi pekerja WFH sebenarnya dampaknya kecil," ujar Gilbert kepada merdeka.com, Kamis (6/8).

Gilbert menambahkan, solusi untuk menekan laju penularan virus yang menyerang pernapasan tersebut adalah pengawasan ketat sepanjang tahun ini. Agar lebih efektif, ia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun langsung melakukan pemantauan.

"Pengawasan ketat dengan disiplin jangka panjang hingga akhir tahun itu lebih berdampak. Gubernur harus turun mengawasi biar anak buahnya melihat contoh," tuturnya.

Gilbert juga menyarankan Pemprov DKI memberikan insentif bagi RW ataupun lurah yang mampu menerapkan protokol kesehatan secara ketat terhadap warganya.

"Selalu ikuti protokol. Itu kan cukup lurah, RW dan RT kasih saja insentif," tuturnya.

Di tengah tingginya angka kasus Covid-19, perkantoran disebut-sebut menjadi klaster baru penularan. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, pihaknya telah melakukan sidak terkait protokol kesehatan Covid-19 di 3.177 perusahaan.

Tercatat sejak PSBB masa transisi 6 Juni sampai 5 Agustus 2020, sejumlah perusahaan mendapatkan peringatan hingga ditutup sementara.

"Dari jumlah itu ada 389 perusahaan mendapatkan peringatan pertama, 101 peringatan kedua dan 31 ditutup sementara," kata Andri dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8).