Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ke depan, masuk Monas bakal pakai e-ticketing

Ke depan, masuk Monas bakal pakai e-ticketing Liburan ke Monas. ©2013 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Pengelolaan taman dan Tugu Monumen Nasional (Monas) kini menjadi satu di bawah Unit Pengelola (UP) Kawasan Monas. Lewat pengelolaan baru, sejumlah kebijakan pun segera dikeluarkan Kepala UP Kawasan Monas Rini Hariyani dan jajarannya.

"Sudah dilantik jadi Kepala Kawasan Monas, ketemu dengan kepala taman dulu, say hello. Kita menyatukan program beliau dan kita sendiri mulai menata dan membenahi, kan harus ada serah terima, mendata apa-apa yang ada di kawasan," kata Rini Hariyani di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/8).

Rini menggagas pembenahan sistem tiket masuk Monas yang sebelumnya telah menggunakan gelang untuk pengunjung menjadi e-ticketing. Hal itu karena Monas merupakan taman yang memiliki status istimewa dibandingkan taman yang lain.

"Monas kan ikon yang berbeda dengan taman terbuka lainnya. Karena hal itu maka kita berupaya dengan adanya sistem tiket yang nantinya dengan sistem e-ticketing, jadi pengunjung tidak ada transaksi uang," terang dia.

Selain itu, Rini juga berencana menggandeng perusahaan swasta untuk merealisasikan gagasan tersebut. Hal itu demi penghematan anggaran.

"Berkaitan anggaran, kita berupaya mudah-mudahan ada perusahaan yang bantu Monas untuk bisa menghemat. Bila tak ada halangan rencananya dijalankan pada akhir tahun ini," pungkas dia.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Rektor Unud:  Pungutan Wisman Harus Tingkatkan Kualitas Pariwisata Bali

Rektor Unud: Pungutan Wisman Harus Tingkatkan Kualitas Pariwisata Bali

Babak baru pariwisata Bali akan dimulai pada 14 Februari 2024 nanti dengan penerapan pungutan bagi wisatawan asing yang masuk Bali.

Baca Selengkapnya
Korban Pelecehan Beberkan Modus Rektor UP Nonaktif: Dipanggil Menghadap ke Ruang Kerjanya

Korban Pelecehan Beberkan Modus Rektor UP Nonaktif: Dipanggil Menghadap ke Ruang Kerjanya

Ada dua laporan yang diterima Polda Metro Jaya yakni atas nama pelapor RZ Kabag Humas dan Ventura Universitas Pancasila dan DF sebagai pegawai honorer.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya

Jokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya

Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Rektor Universitas Pancasila Mangkir Hari Ini, Pemeriksaan Dijadwalkan Ulang 29 Februari

Rektor Universitas Pancasila Mangkir Hari Ini, Pemeriksaan Dijadwalkan Ulang 29 Februari

ETH meminta penundaan pemeriksaan hingga Kamis, 29 Februari

Baca Selengkapnya
Diisukan Mundur dari Kursi Menteri Keuangan, Begini Kabar Terbaru Sri Mulyani

Diisukan Mundur dari Kursi Menteri Keuangan, Begini Kabar Terbaru Sri Mulyani

Sri Mulyani menyebutkan bahwa saat ini perempuan yang berkarir menghadapi tantangan dalam pembagian waktu untuk bekerja dan mengurus keluarga.

Baca Selengkapnya
Pastikan Pencoblosan Lancar, Kapolres Rohul Turun Langsung ke TPS dan Sapa Warga

Pastikan Pencoblosan Lancar, Kapolres Rohul Turun Langsung ke TPS dan Sapa Warga

Kapolres berterima kasih pada warga yang dengan antusias mendatangi TPS untuk menggunakna hak pilihnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.

Baca Selengkapnya
Tiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas

Tiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.

Baca Selengkapnya