Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan rancangan Perda tentang pengelolaan sampah menjadi Perda pada Selasa lalu, (21/5). Dalam Perda tersebut diatur kewajiban pengelolaan kawasan komersial untuk mengelola sampahnya secara mandiri.

Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin menegaskan, pengelolaan Ibu Kota Jakarta menjadi wilayah yang bersih dan nyaman tidak akan efektif jika hanya dibebankan kepada pemerintah saja.

"Peran aktif semua stakeholder termasuk masyarakat untuk menjaga kebersihan sangat diperlukan. Perda ini mengatur sinergisitas semua pemangku kepentingan," kata Unu di Balai Kota, Jakarta, Senin (27/5).

Oleh karena itu, menurut Unu, Perda pengelolaan sampah ini juga diatur kewajiban pengelolaan kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus dan kawasan elite untuk mengelola sampahnya secara mandiri.

"Pengelolaan kawasan komersial berkewajiban melakukan pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampahnya sendiri atau dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan," jelas Unu.

"Jika mereka mengirim sampahnya di TPA Bantargebang, maka diwajibkan membayar retribusi pengolahan sampah. Sehingga pembiayaan APBD di sektor kebersihan yang selama ini dibebankan kepada pemerintah dapat dikurangi, malah kita mendapatkan PAD dari retribusi," lanjutnya.

Dengan demikian, menurut Unu, pihaknya akan semakin fokus menangani kebersihan fasilitas publik, kawasan menengah ke bawah.

Selain Perda sampah, pihaknya akan segera menyusun masterplan pengelolaan kebersihan, rencana strategis, dan rencana aksi daerah (RAD).

"Pada prinsipnya akan terjadi subsidi silang. Semuanya telah mengakomodasi konsep visi misi Pak Gubernur dan Pak Wagub untuk mewujudkan Jakarta Baru," tandasnya.

Perlu diketahui, kawasan komersial banyak contohnya. Seperti mall, perumahan elite, gedung perkantoran dan kawasan komersial lainnya.