Karut marut KJS apa solusinya?

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) mencanangkan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) untuk warga miskin agar mendapat jaminan kesehatan yang lebih baik. Belum berjalan setahun, program KJS sudah amburadul.

Mulai dari pendaftar KJS fiktif, membludaknya pasien pemegang KJS hingga mundurnya 16 rumah sakit yang menjadi rujukan KJS. Kini tinggal 76 rumah sakit yang tersisa untuk menjadi rujukan pemegang kartu KJS. Bahkan Jokowi mengakui ada tiga permasalahan yang menyebabkan sistem KJS tidak berjalan dengan maksimal.

Ketiga permasalahan tersebut yakni, rumah sakit swasta dianggap terlalu mengambil keuntungan atau profit oriented. Kedua, premi sebesar Rp 23.000 yang dibayarkan dirasa masih kurang. Sebab, sebelum sistem ini dijalankan biaya tidak bisa dikendalikan karena tidak adanya manajemen kontrol yang baik.

Kemudian permasalahan terakhir yakni, penggunaan sistem Indonesian Case Basic Groups (INA CBG's), di mana obat yang digunakan juga diatur. "Ketiga dari sistem INA CBG's memang yang kita pakai. Kalau dulu, orang mau pakai obat apapun bisa diputuskan sendiri. Sekarang semuanya diatur dengan sistem," kata Jokowi .

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) mencoba mencari solusi dengan mengusahakan kenaikan premi KJS dari Rp 23.000 menjadi Rp 50.000. Sebab jika nilai premi dipertahankan Rp 23.000, maka KJS sebagai pilot project Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nasional tidak akan berjalan dengan efektif.

"Kita akan minta ke DPR dan Menteri Keuangan. Menteri Kesehatan akan minta naikkan nilainya. Kalau tidak, tidak akan berjalan BPJS nasionalnya. Rp 23.000 Saja pada mengeluh rugi," ujar Ahok di Balai Kota.

Ahok mengatakan, pihaknya telah mendapat persetujuan dari DPRD terkait besaran premi yang diajukan senilai Rp 50.000 per kepala. Dia yakin DPR juga sepakat dengan jumlah besaran premi itu. "Kalau DPR setuju saja. Kalau Rp 50.000 tidak apalah DPRD kita," terang Ahok .

Lebih lanjut, Ahok menambahkan, permohonan kenaikan premi ini akan diajukan setelah pihaknya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KJS. "Juni akan kita evaluasi semua harganya," pungkas dia.

Namun Jokowi tidak terlalu bersepakat dengan Ahok yang mencoba menyelesaikan problem KJS dengan meningkatkan premi dari Rp 23.000 menjadi Rp 50.000. Tapi peningkatan ini justru akan berdampak pada bertambahnya beban APBD.

"Kalau premi naik berarti kita harus tambah APBD. Itu jelas mengancam APBD jika dinaikkan (premi) itu," kata Jokowi .

Lebih lanjut, Jokowi menambahkan, dia lebih menginginkan jika sistem KJS dibenahi daripada harus menaikkan premi. "Kita tidak ingin tiap masalah harus menaikkan anggaran," pungkas dia.

Anggota Komisi C bidang Anggaran DPRD DKI Jakarta Ahmad Husein Alaydrus menilai Jokowi salah perhitungan dalam menjalankan program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Menurut dia, kesalahan itu menyebabkan Rp 1,2 triliun terbuang percuma.

Husein menilai, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), warga ibukota yang tergolong miskin sejumlah 1,2 juta jiwa. Tetapi, KJS mengcover 4,7 juta jiwa, yang artinya terdapat 3,5 juta jiwa warga DKI tidak tergolong miskin juga turut tercover.

"Waktu Jamkesda yang dulu, data warga miskin yang mendapatkan layanan kesehatan gratis sebanyak 1,2 juta orang. Data 1,2 juta orang itu sangat jelas. Sedangkan 3,5 juta orang lainnya tidak jelas datanya. Siapa mereka itu, sampai bisa mendapatkan KJS. Ini sistem manajemen yang tidak benar," kata Husein di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Jokowi mengakui memang perlu ada koreksi terhadap sistem KJS. Sebab, menurut dia, pelaksanaan KJS ternyata masih menggunakan sistem lama yang tidak efektif. Mantan wali kota Solo itu masih mencari solusi terkait pembenahan sistem KJS itu.

"Kami ingin perbaiki sistem yang sudah lama, yang memang harus dibenahi," ujar Jokowi .