Kadis Kebersihan DKI dicopot Jokowi karena pensiun
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Jokowi mencopot Kepala Dinas Kebersihan DKI Eko Bharuna. Eko rencananya akan digantikan oleh wakilnya Unu Nurdin. Eko diganti karena sudah masuk usia pensiun.
"Iya betul saya akan diganti. Tidak apa-apa kok, umur saya sudah 59 tahun, dan sudah dua kali diperpanjang. Jadi wajarlah kalau saya pensiun," kata Eko Bharuna kepada kepada wartawan, Jumat (30/11).
Dia berharap Unu Nurdin nantinya dapat meneruskan rencana pembangunan Intermediate Treatment Facilities (ITF) Sunter yang saat ini masih dalam proses lelang beauty contest. Eko juga berharap Unu bisa bekerja lebih optimal dalam melayani masyarakat di bidang persampahan.
Sebelumnya Kepala BKD Budi Astuti mengatakan ada empat pejabat yang diganti hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Empat pejabat tersebut yakni Kepala Dinas Kebersihan, Kepala BPKD, Kesekretariatan KORPRI, dan Asisten Deputi Perumahan.
Namun, siapa pengganti keempat pejabat tersebut, Budi enggan mengatakan. Tetapi alasan pergantian tersebut untuk penyegaran.
"Tour of duty atau penyegaran, karena sudah mendekati masa pensiun. Ini kan ikutin semua perintah Gubernur," kata Budi.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi resmi menandatangani keputusan presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua sekaligus Anggota KPK pada 28 Desember lalu.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi kini memakai dasi warna-warni ketika berangkat kunjungan kerja ke luar negeri
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.
Baca Selengkapnya