Jokowi yakin APBD DKI 2017 meningkat dua kali lipat
Merdeka.com - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2017 akan mengalami peningkatan sekitar 140,87 persen dari tahun ini yang mencapai Rp 49,9 triliun. Hal ini sebagai konsekuensi diterapkannya pajak online yang berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Ya memang target kita itu dengan pajak online, dengan hotel online, restoran online nanti kita prediksikan, prediksi kita meningkat dua kali lipat," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/3).
Sebelumnya, Jokowi membuat proyeksi APBD 2017 sebesar Rp.103,98 triliun atau meningkat sebesar Rp 41,52 triliun dari tahun 2013.
"Sedangkan Belanja Daerah, pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp 119,46 triliun atau meningkat sebesar 162,15 persen dari APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 45,57 triliun," jelas Jokowi.
Kemudian, untuk penerimaan Pembiayaan Daerah, diproyeksikan sebesar Rp 16,40 triliun atau meningkat sebesar 94,02 persen dari APBD Tahun 2013 sebesar Rp 8,45 triliun.
"Untuk pengeluaran pembiayaan daerah, pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp 922,69 miliar atau mengalami penurunan sebesar 79,05 persen dari APBD tahun 2013 sebesar Rp 4,40 triliun," tambahnya.
Menurutnya, penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah yang sudah diagendakan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 akan terlaksana apabila didukung seluruh pihak.
"Oleh pemerintah pusat, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha serta dengan pengelolaan keuangan daerah yang optimal," katanya.
DPRD DKI Jakarta sendiri telah mengetok Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jakarta, Senin (28/1/2013). APBD 2013 yang disahkan itu mencapai Rp 49,9 triliun, meningkat Rp 3,1 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 46 triliun.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaAlasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaBesar gaji pokok yang diterima semua menteri yang menjabat yakni Rp5.040.000 per bulan.
Baca SelengkapnyaNamun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca Selengkapnya