Jokowi: Warga Waduk Pluit mau pindah asal dapat lahan
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menampik jika upaya relokasi warga di bantaran Waduk Pluit Jakarta Utara adalah sebuah pemaksaan. Menurutnya, tanah yang ditempati warga merupakan lahan waduk yang harus segera dikeruk dan dinormalisasi sebagai antisipasi banjir.
"Bukan pemaksaan. Di situ adalah tempat air, waduk," ujar Jokowi di Tanah Tinggi Jakarta Utara, Jumat (3/5).
Politisi PDIP itu mengatakan, warga Waduk Pluit tidak menolak untuk direlokasi. Namun yang menjadi persoalan, mereka minta dipindahkan ke lokasi yang memiliki lahan, bukan rumah susun.
"Tidak menolak, mereka meminta dipindah di sebuah lahan, lahannya kita nggak punya, yang ada adalah Rusun," ujar Jokowi.
"Itu yang dihuni sekarang adalah waduk, tempat air dan ini bukan tempat hunian sehingga bagaimanapun mereka harus dipindah. Satu-satunya jalan, ya itu Rusun," sambungnya.
Sebelumnya, warga yang bermukim di Waduk Pluit tidak hanya menolak dipindahkan ke Rusun, mereka juga meminta ganti rugi terhadap lahan yang mereka tempati selama bertahun-tahun. Warga menganggap lahan yang mereka tempati cukup lama adalah lahan miliknya, sehingga meminta lahan itu dibagi untuk mereka agar bisa mendapatkan uang ganti rugi.
Area Waduk Pluit awalnya memiliki luas 80 Hektare. Namun, saat ini wilayahnya menyusut tersisa 60 Hektare akibat banyaknya warga yang mendirikan bangunan secara ilegal. Kedalaman waduk juga terkena imbas, saat ini hanya sekitar dua meter dari kedalaman ideal di atas lima meter.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaMomen Jokowi diduga mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan terjadi saat kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Jokowi, KPU dan Bawaslu sudah bekerja keras hingga proses Pemilu 2024 selesai tepat waktu.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menjelaskan bahwa Rp1,3 triliun dari total anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki sekitar 40 ruas jalan di Jateng
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya"Pak Presiden tadi menitipkan kepada kami para kepala desa yang hadir ini untuk menjaga pemilu"
Baca Selengkapnya