Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan mempercantik 360 perkampungan di Jakarta. Kampung-kampung itu dibedah agar tak lagi kumuh dan jadi kawasan layak huni.

Uniknya, ratusan kampung itu nantinya diberi tema berbeda. Misalnya, Kampung Ikan untuk di Penjaringan, Jakarta Utara atau Kampung Protein di kawasan Tegal Parang, Jakarta Selatan.

Program ini tidak main-main. Jokowi sampai menyiapkan Rp 30-50 miliar untuk penataan satu kampung. Konsepnya pun sudah dia tawarkan ke DPRD. Target Jokowi, 100 kampung bisa dibedah setiap tahunnya.

Jokowi masih merahasiakan detail 360 daerah yang mana saja yang kawasan perkampungannya akan dia modifikasi. Saat ditanya, apakah dari 360 kampung itu termasuk daerah Kampung Ambon yang akan ditata, Jokowi tak memberikan jawaban pasti.

"Dibuat apa, dibuat kampung narkoba itu. Ya enggak lah, kita ingin yang positif-positif dulu lah," kata Jokowi beberapa waktu lalu kepada wartawan di Balai Kota.

Ya, Kampung Ambon yang terletak di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, selama ini terkenal dengan bisnis narkobanya. Meski berulang kali polisi menggerebek kawasan padat penduduk itu, bisnis barang haram di sana belum juga mati.

Dulu, orang awam yang datang ke sana pasti ketakutan. Maklum saja, muka-muka yang tak biasa menyinggah ke sana akan mudah dikenali.

"Dulu siapa yang tidak takut masuk ke sana. Tapi saya dalami ternyata masih ada secercah harapan bahwa kampung itu bisa bersih (dari bisnis narkoba). Karena sebagian warga ada yang ingin hidup damai," kata Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Gembong Yudha, kepada merdeka.com, Jumat (23/11).

Gembong sadar, untuk menghapus bisnis yang sudah turun temurun dijalani warga di sana tentu tidaklah mudah. Maka itu, dia tak heran jika dalam operasinya pasti ada yang merasa terusik.

"Perlawanan pasti ada, tapi kita rutin terus melakukan operasi di sana, dan Alhamdulillah nggak ada gangguan, kalau pun ada ya karena ada yang ingin bisnis itu tetap hidup. Karenakan daerah sudah jadi trendmark, itu pandangan yang sudah terbangun. Nah itulah yang mau saya ubah," jelasnya.

Gembong yakin pandangan itu terbangun karena selama ini ada pembiaran baik dari pemerintah daerah setempat maupun pusat. Padahal sudah sangat jelas kawasan itu banyak melanggar aturan di luar bisnis barang haram itu sendiri.

"Misalnya saja, mereka itu listrik banyak yang nyolong, bangun bedeng semi permanen kemudian jadi lapak tapi tidak dibongkar pemda, fasilitas sosial dan fasilitas umumnya tidak ada, fasilitas olahraga ada, tapi gak ada yang menggerakkan Karang Tarunanya, nah ini kan pembiaran akibat tidak tersentuh. Boleh dikatakan saya lihat belum langkah yang real dari pemda," ucap Gembong.

Dia berharap, dengan kepemimpinan Jokowi, pemerintah daerah juga fokus memberikan perhatian pada daerah itu. Karena, lanjut Gembong, tupoksi dari jajarannya hanya fokus pada law enforcement, sedangkan program pemberdayaan masyarakat menjadi urusan pemda.

"Dia (Jokowi) kan punya perangkat sampai RT/RW nah agar apa yang kita lakukan ini seperti gayung bersambut, beliau juga harus menggalakkan pemberdayaan masyarakat di sana. Biar penyakit masyarakat itu bisa berubah. Kalau hanya turun ke lapangan tapi acara formil ya nggak ketemu persoalannya. Ayo sama-sama kita perbaiki, saling bersinergi sesuai tupoksi masing-masing. Kalau kerja sama saling mengisi solusi akan ketemu, tapi kalau penegakan tapi tidak ada solusi ya sama aja, karena alasan mereka berbisnis itukan karena ekonomi, coba kasih kerjaan yang penghasilannya juga seperti itu," tambahnya.

Gembong juga menilai, tidak ada salahnya Jokowi berkunjung ke Kampung Ambon untuk melihat masalah secara langsung. Dan tugas perangkat daerah lah memberikan penjelasan pada mantan wali kota Solo itu seperti apa perubahan-perubahan yang terjadi di sana.

"Misalnya peredaran sudah menurun, kesan serem ketika masuk ke tempat itu juga sudah dihilangkan. Tidak hanya warga, pemasok juga sudah dilakukan penekanan, kita pangkas. Dan hasilnya sudah signifikan, tempat transaksi sekarang berkurang, boleh saya katakan sekarang tinggal 30 persen. Dan kita terus konsisten membersihkannya," tegas Gembong.

Dihubungi terpisah, Junaidi, camat Cengkareng, mengaku belum mendapatkan informasi apakah dalam waktu dekat Jokowi akan berkunjung ke wilayah kerjanya.

"Saya belum mendapatkan informasi kunjungan, belum monitor, biasakan jadwal diatur protokoler," kata Junaidi saat berbicang dengan merdeka.com.

Soal bisnis narkoba yang tumbuh subur di kampung itu, Junaidi berkilah itu ranah kepolisian dan pihaknya tentu sangat mendukung penegakan hukum itu.

"Hasilnya, Alhamdulillah sudah banyak perubahan," kata pria yang sebelumnya menjabat camat di Kepulauan Seribu itu.

Dia mengaku sering berkunjung dan memantau langsung perkampungan itu. Juanidi berharap semakin ke depan wilayah itu semakin baik.

"Oh tentu saya sangat sering berkunjung. Di sana itu totalnya ada lebih kurang ada 12 RT dengan penduduknya lebih kurang seribu yang resmi ber KTP Jakarta," tandasnya.

Jika keduanya menjanjikan kondisi di perkampungan itu sudah mulai berubah, kapan Jokowi meninjau ke Kampung Ambon, seperti perkampungan-perkampungan lainnya? Lalu apakah dari 360 kampung yang ditata, juga termasuk pada Kampung Ambon?