Jokowi siap lobi Menkes soal penerapan JKN di Jakarta

Merdeka.com - Gubernur Joko Widodo akan bertemu dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi untuk membicarakan ulang kebijakan pemerintah mengikutsertakan Jakarta sebagai daerah yang menerapkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebab tanpa program itu, Jakarta sendiri sudah mempunyai pelayanan jaminan kesehatan yang disebut dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Menurut Kepala Dinas Kesehatan DKI, Dien Emmawati, mengaku sudah mewakili Jokowi membahas masalah dua sistem kesehatan ini pada Nafsiah. Dalam pertemuan itu, lanjut Dien, keduanya membahas soal standar pelayanan kesehatan di Jakarta yang tak bisa disamakan dengan daerah lain.

"Pembicaraan sudah dilakukan. Pada prinsipnya ibu menteri telah setuju dan akan dikeluarkan surat edaran terkait pengecualian bagi Jakarta," jelas Dien saat dihubungi merdeka.com, Senin (13/1).

Masalah lain dari penerapan JKN di Jakarta, kata Dien, ditakutkan pasien dari luar daerah akan menyerbu Jakarta. Padahal, rumah sakit pemerintah di Jakarta juga tak mampu menampung jumlah pasien yang membeludak.

"Makanya kita antisipasi dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Minimal untuk mendapat pelayanan ini warga daerah harus sudah tinggal di Jakarta tiga bulan," jelasnya.

Seperti diketahui, hilangnya beberapa pelayanan kesehatan di Jakarta tidak lepas daripada berubahnya besaran premi yang diberikan pemerintah kepada warga. Jika dalam KJS, Pemprov DKI Jakarta membayarkan uang premi sebesar Rp 23.000 per warga per bulan, sementara untuk JKN pemerintah pusat hanya membayar Rp 19.225 untuk setiap orang per bulannya.

Adapun saat ini, sebanyak 3,7 juta jiwa warga DKI berhak mendapatkan pengobatan gratis. 1,2 juta di antaranya ditanggung oleh Pemerintah Pusat, dan 2,3 juta sisanya tetap dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) akan mengkaji ulang penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasalnya kini warga DKI Jakarta harus kehilangan beberapa pelayanan kesehatan yang sebelumnya dicover Kartu Jakarta Sehat (KJS), seperti ultrasonografi (USG) dan Rontgen.

"Kita masih proses berbicara, karena kemarin memang ternyata fasilitas pelayanan yang ada di KJS itu tidak dicover oleh JKN. Ini masih proses, masih proses," jelasnya usai melakukan peninjauan pintu air Manggarai, Minggu (12/1).

Jokowi menilai, jika kerjasama ini merugikan warga DKI Jakarta, maka ada kemungkinan akan dilakukan pemutusan MoU. Namun jika malah berdampak baik dan membawa kesejahteraan kesehatan, maka akan terus dilanjutkan.