Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana menerapkan sistem lelang jabatan untuk jabatan lurah, camat, dan kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Jokowi mengatakan program yang digadangnya itu masih dalam proses pematangan.

"Masih dalam proses, karena ini harus mengikutkan apa lembaga yang kredibel. Untuk itu tidak hanya kita saja," ujar Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Kamis (7/3).

Jokowi mempersilakan orang dari luar DKI untuk mengikuti lelang jabatan. Namun, Jokowi menyatakan, orang itu harus mumpuni dan kredibel.

"Ya ndak apa-apa, silakan saja," kata dia.

Jokowi akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi sistem tersebut.

Untuk peraturan dan mekanismenya, menurut Jokowi, saat ini telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Regulasinya kan sudah ada semua di BKD tinggal jalan saja hanya tinggal siapa yang menjalankan supaya lebih dianggap lebih transparan dan lebih fair gitu lah," jelasnya.

Mantan wali kota Solo ini menambahkan, walau program tersebut belum ditentukan kapan pelaksanaannya, sudah banyak orang yang berminat.

"Banyak sekali yang mau, bahkan yang dari luar daerah ada yang tanyai juga," tandasnya.