Jokowi: Penataan jaringan kabel akan dimulai tahun depan
Merdeka.com - Melihat semrawutnya jaringan kabel yang ada di saluran-saluran air menyebabkan adanya genangan-genangan air dan banjir di Jakarta. Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menata jaringan kabel tersebut.
Namun, Jokowi mengatakan penataan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama mencapai 10 tahun. Jokowi akan membuat tempat pemasangan kabel listrik atau ducting untuk menata jaringan tersebut.
"Total pembangunan Ducting di Jakarta itu lama, 10 tahunan. Itu cukup sulit ngerjainnya," ujar Jokowi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (11/11).
Jokowi menegaskan pembangunan ducting menjadi sangat penting. Alasannya, ducting nantinya akan menyatukan seluruh jaringan kabel serta pipa yang selama ini ada di dekat saluran pembuangan air. Lalu, lanjut dia, pembangunan ducting tidak akan mengakibatkan infrastruktur di DKI Jakarta.
"Aturannya itu ditanam 1,3 meter, ini coba lihat, hanya 10 cm saja. Sudah gitu nanti digali, ditambal lagi, rusak deh," kata dia.
Jokowi menambahkan Pemprov DKI Jakarta akan memulai membangun ducting pada tahun depan. Pasalnya, Jakarta tertinggal jauh dengan kota-kota besar di negara-negara berkembang lainnya.
"Mulai tahun depan kita bangun ducting. Anggaran ada," pungkas dia.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain bagi-bagi bantuan pangan, Jokowi akan meninjau dan meresmikan infrastruktur di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta presiden dan wapres terpilih menyiapkan perencanaan kerja seperti apa yang sudah mereka sampaikan pada saat kampanye.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaKeberadaan jalan tol ini akan memangkas waktu perjalanan dari Balikpapan menuju IKN, dari 2 jam menjadi hanya 30 menit saja.
Baca SelengkapnyaPertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaAnggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaJokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan hakim agar peka terhadap rasa keadilan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi.
Baca Selengkapnya