Jokowi masih dilema putuskan 6 ruas tol

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta JOko Widodo (Jokowi) menggelar public hearing atau dengar pendapat tentang rencana pembangunan enam ruas tol di Jakarta. Pembangunan enam ruas jalan tol yang memiliki panjang 70 KM itu diperkirakan menelan anggaran Rp 42 triliun. Namun masih terjadi pro kontra terkait pembangunan tol itu.

"Pembangunan enam ruas tol ini benar-benar akan saya setujui bila memang murni lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan dari kepentingan bisnis," kata Jokowi dalam public hearing terkait rencana pembangunan enam ruas tol dalam kota di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).

Jokowi mengatakan sengaja menggelar public hearing tersebut, sehingga dapat mengerti proyek tersebut secara jelas sekaligus mengetahui keinginan masyarakat. Dia mengaku sebenarnya belum mengerti soal rencana pembangunan tol tersebut.

"Ini baik untuk lebih memberikan info kepada publik apa saja yang sudah kita lakukan. Saya akui kalau selama ini saya memang belum mengerti 100 persen mengenai rencana pembangunan jalan tol itu. Tapi melalui public hearing ini, saya sudah jadi lebih mengerti tentang proyek ini," ujar Jokowi.

Presiden Direktur PT Jakarta Tollroad Development (JTD), Frans S Sunito mengatakan, enam ruas jalan tol itu akan memiliki 9 pintu keluar yang ada pada setiap jarak 8 KM. Lebih lanjut dia mengatakan, jalan bebas hambatan itu akan dibangun dengan desain layang. Hal itu dikarenakan adanya keterbatasan lahan.

"Ini dibangun di atas jalan yang sudah ada, sebagian besar dibangun di atas arteri. Seluruh jalan ini dibangun elevated dan terhindar dari simpangan-simpangan," kata Frans di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/1).

Menurutnya, enam ruas jalan tol itu akan dibangun di atas ketinggian minimal 10 meter. Hal ini lebih tinggi dari jalan layang biasanya yakni 7 meter agar bagian bawahnya tetap terkena sinar matahari dan bisa ditanami tanaman.

"Kita juga merancang fasilitas tanaman dan pemeliharaannya. Kita akan dekorasi pencahayaan yang baik. Ditambah sistem pelampuan, jika malam hari akan kelihatan baik," jelas Frans.

Dia menegaskan, enam ruas jalan tol itu didesain dengan spesifikasi khusus dengan persetujuan Menteri PU. "Yang kedua kami mengusulkan membahas dengan pemda harus ada fasilitas pemberhentian elevated busway yang ditempatkan dan disinergikan dengan moda-moda transportasi lainnya di Jakarta," katanya.

"Ada 17 lokasi penghentian yang bisa dihubungkan dengan pusat keramaian, MRT, Jakarta Monorail, stasiun, dan lain-lain. Seluruh jalan akan dibuat di atas koridor dan elektronik sistem tol. Bukan hanya kendaraan pribadi saja, kendaraan bus yang dirancang khusus akan kami sediakan halte," paparnya.

Frans mengatakan, proyek itu akan dikerjakan oleh 12 perusahaan yang tergabung dalam PT Jakarta Tollroad Development (PT JTD). Tujuh di antaranya merupakan perusahaan BUMD DKI, empat BUMN dan satu perusahaannya.

"Empat perusahaan BUMN seperti Wijaya Karya, Adhi Karya, Hutama Karya dan satu perusahaan BUMN lagi," katanya.

"Proses amdal dan pengelolaan lingkungan sudah ada, sejak 2010. Ini adalah jadwal proyek pembangunan, tahap satu terdiri dua ruas. Pertengahan 2013 mulai beroperasi dan pertengahan 2015 sudah bisa beroperasi. Seluruh proyek selesai pada pertengahan 2020 dan siap digunakan," jelasnya.

Pembangunan enam ruas jalan tol ini terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter (17,88 KM) dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan ruas Sunter-Bekasi Raya (11 KM) senilai Rp 7,37 triliun.

Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu (11,38 KM) dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu (9,65 KM) senilai Rp 6,95 triliun.

Tahap ketiga, Ulujami-Tanah Abang (8,27 KM) dengan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca (9,56 KM) dengan investasi Rp 5,71 triliun.

Jika sudah selesai dibangun, enam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.