Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi konsultasi dengan biro hukum untuk laporkan Disdik

Jokowi konsultasi dengan biro hukum untuk laporkan Disdik Jokowi gelar pertemuan di Balai Kota. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih belum melaporkan adanya anggaran dobel dalam Dinas Pendidikan karena saat ini masih dalam proses konsultasi hukum dengan biro hukum. Hal ini penting untuk mengambil langkah-langkah hukum.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan, penemuan anggaran dobel di Dinas Pendidikan masih permulaan. Karena, ia mengungkapkan, masih ada beberapa dinas lain juga memiliki permasalahan yang sama.

"Ya ini kan seperti itu kan tidak hanya di satu dua dinas," ungkapnya usai melakukan pertemuan dengan beberapa pimpinan redaksi media-media di Rumah Makan Horapa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4).

Jokowi enggan terburu-buru dalam menempuh jalur hukum. Sebab, dia harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Biro Hukum Pemprov DKI jika melaporkan ke pihak berwenang.

"Belum tahu, konsultasi dulu dengan biro hukum saya dong. Karena itu anggaran belum digunakan," tegasnya.

Sedangkan mengenai adanya perjanjian-perjanjian sebelum terbentuknya anggaran, Jokowi menjawabnya dengan candaan. Bahkan ia sempat meminta wartawan untuk mencari siapa yang melakukannya.

"Dicari saja, siapa yang suap siapa yang terima suap. Yah cari kamu," katanya sambil menunjuk salah satu wartawan.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai langkah Jokowi tidak melaporkan indikasi korupsi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak tepat.

"Tidak tepat, seharusnya diserahkan kepada hukum, sehingga penegak hukum dapat menilai sejauh mana indikasi itu terjadi," ujar Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Febri Hendri saat dihubungi, Minggu (13/4).

(mdk/ren)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Jokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat

Jokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat

Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pakai Dasi Warna-warni saat Kunker Ke Luar Negeri, Ini Maknanya

Jokowi Pakai Dasi Warna-warni saat Kunker Ke Luar Negeri, Ini Maknanya

Presiden Jokowi kini memakai dasi warna-warni ketika berangkat kunjungan kerja ke luar negeri

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Jokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir

Jokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir

Hasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Baca Selengkapnya