Jokowi instruksikan anggaran KJP cair pekan ini
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhati-hati dalam mengeluarkan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sehingga berdampak pada lambatnya pencairan ke masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan pencairan dana dipercepat. Dia mengaku sudah mendengar keluhan masyarakat secara langsung mengenai lamanya pencairan KJP.
Jokowi mengungkapkan, verifikasi data pemilik KJP telah usai. Verifikasi ini dilakukan karena mendapatkan imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya ke kampung sudah ngerti. Semua orang tanya itu (KJP). Verifikasi sudah selesai, saya sudah instruksikan selesai minggu ini," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/8).
Jokowi mengungkapkan, pada awal perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 KJP dianggarkan sebesar Rp 1,3 triliun. Namun ternyata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hanya menganggarkan Rp 799 miliar. Saat ini baru Rp 670 miliar yang akan dicairkan.
Pelonjakan pemohon KJP juga menjadi masalah tersendiri. Pasalnya, Jokowi mengungkapkan, data awal yang dimiliki hanya sekitar 300 ribu pemohon. Tapi pada saat proses akan diverifikasi data pemohon meningkat menjadi 500 ribu pemohon, sehingga harus diverifikasi ulang.
"Emang itu APBD nya gak bisa meng-cover. Nanti tahun depan disiapkan lagi. Saya janji di kampung-kampung minggu ini, tapi belum tahu. Belum saya ikuti lagi," tutupnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU
Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaJokowi Cerita Masa Kelam BPJS: Antrenya Lama, Banyak Komplain
Jokowi mengapresiasi kini sudah ada 95,7 persen warga Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan
Baca SelengkapnyaJK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJokowi Mendadak Ogah Singgung Angka Hingga Sebut Nama Kapolri dan Panglima TNI, Ada Apa?
Selain tak mau menyebut nama Kapolri dan Panglima TNI, Jokowi enggan berbicara soal angka.
Baca Selengkapnya