Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhati-hati dalam mengeluarkan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sehingga berdampak pada lambatnya pencairan ke masyarakat. 

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan pencairan dana dipercepat. Dia mengaku sudah mendengar keluhan masyarakat secara langsung mengenai lamanya pencairan KJP.

Jokowi mengungkapkan, verifikasi data pemilik KJP telah usai. Verifikasi ini dilakukan karena mendapatkan imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya ke kampung sudah ngerti. Semua orang tanya itu (KJP). Verifikasi sudah selesai, saya sudah instruksikan selesai minggu ini," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/8).

Jokowi mengungkapkan, pada awal perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 KJP dianggarkan sebesar Rp 1,3 triliun. Namun ternyata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hanya menganggarkan Rp 799 miliar. Saat ini baru Rp 670 miliar yang akan dicairkan.

Pelonjakan pemohon KJP juga menjadi masalah tersendiri. Pasalnya, Jokowi mengungkapkan, data awal yang dimiliki hanya sekitar 300 ribu pemohon. Tapi pada saat proses akan diverifikasi data pemohon meningkat menjadi 500 ribu pemohon, sehingga harus diverifikasi ulang.

"Emang itu APBD nya gak bisa meng-cover. Nanti tahun depan disiapkan lagi. Saya janji di kampung-kampung minggu ini, tapi belum tahu. Belum saya ikuti lagi," tutupnya.