Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan penyerapan anggaran APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2013 dapat mencapai 95 persen dari 49,97 triliun dari yang disahkan oleh DPRD DKI Jakarta. Sebab, penyerapan APBD 2012 hanya mencapai 85,10 persen atau Rp 32,65 triliun.

Menurut Jokowi, faktor internal dan eksternal menjadi pemicu tidak maksimalnya penyerapan APBD. Agar tidak terulang pada tahun ini, seluruh kegiatan akan langsung dikerjakan pada awal tahun dan ditargetkan selesai pada November.

"Buat program yang besar-besar saja baik di SKPD maupun wilayah, tapi terkonsep dan fokus pada permasalahan," kata Jokowi saat pengarahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/2).

Jokowi mengatakan, terdapat 57 ribu item program yang dijalankan. Hal tersebut menyulitkan pengawasan dan pelaksanaan sehingga menjadi salah satu kendala dalam penyerapan anggaran. Pada tahun ini, ditargetkan penyerapan anggaran bisa mencapai 95 persen.

"Tahun ini kita targetkan paling tidak 95 persen. Kami akan checking lapangan serta semua program dimulai lebih awal dan nanti kita akan tunjukkan bahwa itu bisa dilakukan," tegasnya.

Untuk itu, Jokowi meminta kepada SKPD segera menyusun Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan anggaran kas. Selain itu, semua kegiatan harus segera dilaksanakan setelah APBD DKI 2013 selesai dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

Percepatan ini dilakukan agar tidak ada penumpukan kegiatan pada akhir tahun. "Seminggu lagi evaluasi APBD sudah kita pegang, semua kegiatan di lapangan segera dimulai dan segera bergerak. Saya menyakini dengan APBD yang besar yakni Rp 49,9 triliun kita bisa menunjukkan manajemen organisasi dan mendapat reputasi yang baik," katanya.

Sementara itu, seluruh program kerja yang telah direncanakan ditargetkan rampung pada November mendatang. Pasalnya hampir di seluruh Indonesia pada akhir tahun masih ada beberapa program yang belum terselesaikan dan mengakibatkan anggaran tidak terserap dengan maksimal. "Semua selesai pada akhir November. Jangan sampai Desember kita masih pontang-panting karena ada yang belum diselesaikan," tegasnya.

Pada tahun ini juga seluruh program akan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Untuk itu, seluruh SKPD harus mempersiapkan diri terhadap perubahan ini.

"LPSE ini akan dilaksanakan murni 100 persen, jadi semua harus mempersiapkan," tandasnya.