Jokowi dinasihati Bappenas soal PT Jakarta Monorail
Merdeka.com - PT Jakarta Monorail (JM) meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) untuk menurunkan biaya jaminan pembangunan monorail hingga 0,5 persen. Padahal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah menyarankan agar jaminan sebesar 5 persen.
Deputi Sarana Prasarana Bappenas Dedy Supriadi Priatna mengatakan, dirinya menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menerapkan biaya jaminan 1 hingga 5 persen untuk PT JM. Pasalnya itu standar digunakan di Indonesia.
"Menurut Bappenas boleh 1-5 persen. Pokoknya jangan kurang dari 1, jangan lebih dari 5 persen. Yang milih gubernur, mereka yang punya proyek," jelasnya di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/3).
Dedy menegaskan, Jokowi berhak menentukan berapa persen biaya jaminan dari PT JM. Tapi ia mengingatkan, jangan sampai biaya jaminan pembangunan monorail berada di bawah satu persen. Karena ini menunjukkan seberapa kemapanan PT JM untuk menangani proyek senilai Rp 15 triliun itu.
"Kalo dianggap bonafide, 1 persen silakan, tapi kalau ragu-ragu tertinggi 5 persen, terserah pak gubernur mutusinnya kapan. Apa PT JM bonafide?" tutupnya.
Sementara Deputi Gubernur bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi DKI Jakarta Sutanto Soehodo mengatakan, awalnya PT JM meminta jaminan sebesar 0,5 persen hingga 1 persen dari total investasi pembangunan monorail sebesar Rp 15 triliun.
"Itu nilai maksimalnya. Kita enggak mau kalau mereka (PT JM) hanya memberikan jaminan 1 persen," jelasnya di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (5/3).
PT JM jika sesuai denga syarat yang diusulkan pertama kali, sebesar lima persen, maka harus membayar Rp 750 miliar. Sementara PT JM hanya akan mengikuti peraturan Bappenas, dengan menyerahkan 1 persen investasinya, sebanyak Rp 150 miliar ke Pemprov DKI Jakarta.
Sedangkan jika harus melakukan pembayaran sebesar 1,5 persen dari investasi, maka PT JM harus memberikan Rp 225 miliar. Syarat ini sebagai pegangan jika PT JM tidak dapat menyelesaikan pembangunannya.
"Kita ingin angka yang masuk akal, karena jaminan jalan tol saja 1 persen. Intinya,
walaupun dibiayai swasta, kita enggak ingin ambil resiko mereka bangkrut," kata Sutanto.
Oleh karena itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) belum mau menandatangani perjanjian kerja sama (PKS). Sebab masih akan dilakukan perhitungan ulang, baik oleh Pemprov DKI Jakarta maupun PT JM.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Selain bagi-bagi bantuan pangan, Jokowi akan meninjau dan meresmikan infrastruktur di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pembangunan 10 ruas jalan dan 1 jembatan dengan total panjang 50,9 kilometer telah diselesaikan
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pembangunan MRT Fase 2A sudah mencapai 28,4 persen atau lebih dari yang ditargetkannya.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi.
Baca SelengkapnyaKetiga jembatan merupakan bagian dari 37 jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa yang usianya sudah tua.
Baca Selengkapnya