Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai perlu memberikan sanksi pada pengguna anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sebab anggaran Disdik diduga melakukan mark up senilai Rp 500 miliar dari anggaran dobel sebesar Rp 700 miliar.

Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir mengatakan indikasi korupsi pada kasus di Disdik DKI perlu diperjelas. Apabila terjadi duplikasi anggaran, maka manajemen anggarannya sangat buruk.

"Adanya indikasi penyalahgunaan uang negara yang sengaja diduplikasi sebaiknya penanggung jawab anggaran di bidang yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi. Diberhentikan atau dipindahkan ke bagian lain sebagai bentuk sanksi," ujar dia yang dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (21/4).

Mudzakkir menegaskan kasus duplikasi dan mark up anggaran di Disdik DKI belum sempurna untuk dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi karena anggaran tersebut belum digunakan. Namun, lanjut dia, tetap perlu dikenakan sanksi administrasi pada pimpinan pengguna anggaran tersebut.

"Terhadap pimpinan yang ikut memerintahkan anggaran, perlu dikenakan sanksi administrasi. Sebaiknya tidak dijadikan perkara korupsi, karena belum sempurna untuk dijadikan perkara korupsi," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi enggan membawa temuan duplikasi anggaran Rp 700 miliar dan mark up harga Rp 500 miliar di Dinas Pendidikan ke ranah hukum. Karena dana itu belum digunakan sehingga korupsi belum terjadi.

"Kan kita lock (kunci). Jadi itu belum digunakan, makanya tidak perlu dibawa ke ranah hukum," ujar Jokowi.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengembalikan Rp 700 miliar ke kas daerah. Karena ada beberapa kegiatan ada yang tumpang tindih. Anggaran tersebut akan diajukan untuk kegiatan lainnya di APBD Perubahan.