Jokowi berulang kali sebut MRT terkendala masalah administrasi
Merdeka.com - Proyek pembangunan transportasi berbasis massal atau Mass Rapid Transit (MRT) diprediksi bakal mundur karena terkendala masalah administrasi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui hal itu jadi kendala buat merealisasikan proyek bernilai Rp 15 triliun itu.
"Iya itu lah, iya itu lah, ini persoalan administrasi masalah prosedur yang kemarin kelihatan sudah beres tapi muncul lagi permasalahan seperti itu," ujar Jokowi di Tambora, Jakarta Barat, Jumat (12/4).
Politikus PDIP itu terlihat kesal rencana pembangunan MRT belum juga ada titik temu. Di mana pada awalnya, Jokowi berhasil melakukan renegosiasi ulang terkait pembagian beban pengembalian utang ke JICA (Japan International Cooperation Agency).
Awalnya DKI menanggung 58 persen, pemerintah pusat 42 persen, setelah dilakukan renegosiasi pembagian beban menjadi 51 persen DKI sedangkan 49 pemerintah pusat.
"Kemarin kelihatan sudah beres tapi muncul lagi permasalahan seperti itu. Ini yang sudah lima bulan ini kita garap gak selesai-selesai masalah prosedur, masalah administrasi," kata Jokowi.
"Masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi," katanya dengan nada ketus.
Walaupun demikian, Jokowi menargetkan persoalan dan pembangunan MRT akan dia selesaikan pada bulan ini. Dirinya akan terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait.
"Ya ini saya beri target agar bulan ini agar segera diumumkan. Ini semuanya kebut pararel. Terus terang kalau seperti ini masalah administrasi itu capek," kata Jokowi.
"Akan saya dorong terus jangan menyerah hanya karena hal seperti itu, tapi sebetulnya cape," tandasnya.
Seperti diketahui, proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) diperkirakan akan mundur karena terkendala masalah administrasi. Sebab, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 30 Tahun 2011 tentang loan agreement (pinjaman), harus dilakukan revisi persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan pinjaman dari Bappenas.
Sebelum mendapatkan persetujuan dari kedua kementerian itu, pihak Pemprov DKI juga harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD DKI. Hal ini diperlukan karena ada perubahan dalam pembagian beban pengembalian utang kepada Japan International Cooperation Agency (JICA).
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi: Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A Capai 28,4 Persen, Lampaui Target Saya
Jokowi mengatakan pembangunan MRT Fase 2A sudah mencapai 28,4 persen atau lebih dari yang ditargetkannya.
Baca SelengkapnyaJokowi: Jakarta Ada KRL, LRT, hingga MRT Tapi Masih Macet di Semua Titik
Kata Jokowi Jakarta telah memiliki sejumlah transportasi massal tapi masih aja macet
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pertemuan Jokowi dan PM Jepang Bahas soal Kondisi Palestina Hingga Kerja Sama Proyek MRT
Kepada PM Kishida, Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengupayakan genjatan senjata permanen di jalur Gaza.
Baca SelengkapnyaSempat Diisukan Renggang, Begini Momen Akrab Jokowi & Menteri Basuki Saat Resmikan Proyek Infrastrukur di Makassar
Saat peresmian, Jokowi menekankan pentingnya sistem pengelolaan air limbah cair.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaSempat Ditolak Sopir KWK, Transjakarta Rute 10M Beroperasi Kembali Akhir Maret 2024
Joseph bilang Transjakarta rute 10M tersebut menggantikan Metro Mini T41 yang setop beroperasi usai pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya