Jokowi akan evaluasi premi KJS

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan mengevaluasi secara khusus penghitungan pembiayaan bagi rumah sakit terhadap pasien penerima KJS. Evaluasi dilakukan untuk menghitung kembali pemberian premi asuransi bagi pemegang KJS.

"Mungkin secara kalkulasi itu, untung ruginya memang menurut mereka tidak masuk. Oleh sebab itu nanti dalam waktu dekat kita akan lakukan koreksi kalkulasi mengenai angkanya," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/5).

Jokowi mengatakan, rekalkulasi pembiayaan KJS bukan fokus pada upaya untuk menaikkan jumlah premi KJS yang saat ini jumlahnya sebesar Rp 23 ribu per orang.

"Kami enggak bicara naik atau turun, sebab kalau naik kita harus izin ke dewan untuk tambah budget. Di Rp 23 ribu, itu pun sudah di atas nasional," ucapnya.

Ia menambahkan, rekalkulasi pembiayaan KJS akan dilakukan termasuk menghitung kembali apakah jumlah premi kesehatan sebesar Rp 23 ribu dapat mencukupi. Namun, penghitungan tidak akan berorientasi pada bisnis.

"Tapi kalau memang betul-betul secara kalkulatif kurang benar, itu yang harus dilakukan kalkulasi kembali, tapi sekali lagi kalau hanya profit oriented, tidak perlu," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga mengatakan akan melakukan evaluasi kembali terhadap sistem Indonesia Case Based Groups (INA CBG) yang ditawarkan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). "Pasti kami mau evaluasi, untuk membuktikan sistem INA CBG yang dipakai dari BPJS tidak bisa menutupi kebutuhan biaya perawatan pasien KJS," kata Ahok.

Dia melanjutkan, premi kesehatan KJS senilai Rp 23.000 per orang setiap bulan juga akan ikut dievaluasi, yang hitungannya lebih besar dari hitungan BPJS sebesar Rp 22.800 dan dari pemerintah pusat sebesar Rp 15.700.

"Selama ini kita ragu menetapkan angka Rp 23.000 per bulan. Karena menurut kita seharusnya premi kesehatan warga Jakarta sebesar Rp 50.000 per bulan. Makanya relawan coba jalankan sebesar Rp 23.000, itu saja teriak," ujar Ahok.

Pemrov DKI, lanjut Ahok juga akan memanggil semua pihak yang terkait dalam penerapan sistem INA CBG untuk mengkaji besaran premi BPJS. Ahok khawatir angka premi Rp 23.000 terlalu besar dan dapat menghambat jalannya sistem tersebut. Apabila angka tersebut tidak dapat lagi diubah, Pemrov DKI berencana membuat sistem sendiri dengan nama Jakarta CBG. Lalu nantinya angka preminya sebesar Rp 30.000-Rp 50.000 per bulan.

"Kalau ngotot pemerintah tidak bisa, ya kita akan bikin Jakarta CBG, bukan INA CBG. Khusus Jakarta untuk membuktikan tarifnya seperti ini. Bisa sebesar Rp 50.000, bisa Rp 35.000, bisa Rp 30.000, nanti kelihatan," tutur Ahok. (mdk/has)