Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal menjadi gubernur DKI Jakarta, usai presiden terpilih Joko Widodo mengundurkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Ahok mengkritisi pembangunan monorail yang dipegang oleh PT Jakarta Monorail.

Ahok pun tak segan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan PT Jakarta Monorail, apabila merugikan Pemprov DKI Jakarta. Proyek yang memakan biaya Rp 15 triliun tersebut pun berada di ujung tanduk.

"Ya tergantung desain dan gambarnya. Kalau gambarnya masuk akal, ya lanjutkan saja pembangunannya. Pesannya Pak Jokowi, semua pembangunan moda transportasi massal di Jakarta harus diizinkan, asal desain dan hitungannya masuk akal. Kalau enggak masuk akal, ya kita akan coret," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, jumat (22/8).

Ahok mengaku masih belum puas dengan kemampuan finansial PT JM, yang harus memiliki modal sebesar 30 persen dari nilai proyek monorail.

"Dia bilang untuk mendanai proyek itu dari pinjaman sebesar 70 persen. Terus modal yang 30 persen mana? Kalau dana yang 30 persen didapat menunggu hasil jualan properti milik DKI terlebih dahulu, ya saya enggak mau. Mendingan saya jualan sendiri saja," kata dia.

Ahok menduga PT JM tidak memiliki modal awal sebesar 30 persen dari nilai proyek. Pasalnya, PT JM ingin membangun properti di atas stasiun monorail sebesar 200 meter persegi. Apabila disewakan sebesar Rp 25 juta per meter per tahun, maka PT JM mendapatkan keuntungan Rp 5 triliun setiap tahunnya.

"Nah kamu mintanya pengelolaan properti selama 50 tahun. Lha, 10 tahun saja kamu dapat mengeruk keuntungan sebesar Rp 50 triliun, enak saja. Mendingan saya bikin sendiri. Soal PT, saya juga punya banyak BUMD," pungkas dia.