Merdeka.com - Hak interpelasi yang diajukan oleh 32 anggota DPRD DKI Jakarta terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS) layu sebelum berkembang. Tercatat ada delapan anggota yang tanda tangan mengurungkan niatnya.

Belum diketahui alasan pengunduran diri delapan anggota tersebut dari hak interpelasi.

"Yang mundur ada delapan orang, nama-namanya saya belum tahu. Saya dapat informasi cuma itu," ucap anggota Komisi E Asraf Ali di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5).

Mundurnya kedelapan anggota tersebut disebabkan tingkat pemahaman kasus KJS yang berbeda. Asraf mengatakan kisruh KJS tidak dapat selesai di tingkat komisi.

"Sebenarnya interpelasi hak tanya antara anggota dewan dan pihak gubernur. Bisa disampaikan secara tertulis dan secara lisan, dan gubernur bisa mewakilkan kepada pejabat terkait sesuai dengan bidangnya," ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan menjelaskan persoalan Kartu Jakarta Sehat (KJS) kepada DPRD DKI Jakarta. Penjelasan dilakukan agar para anggota DPRD itu paham terkait program KJS.

"Mungkin ada yang belum tahu misalnya INA CBGs itu apa, ya dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu tentang kenapa 16 rumah sakit itu kemarin ada keinginan, meskipun enggak jadi," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5).

Tapi, sejauh ini Jokowi mengaku belum ada undangan dari DPRD. Jika ia diundang untuk memberikan penjelasan terkait KJS, maka akan datang.

"Enggak ada undangan saya. Mungkin Pak Wagub (Ahok). Saya enggak tahu," ujarnya.