Ini nominal KJP yang buat orangtua tergiur menyelewengkan

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut, pihaknya sudah mendata sejumlah modus penyelewengan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dirinya mengaku, besarnya nominal yang dialokasikan sebesar Rp 2,5 juta per bulan untuk siswa SD, Rp 7,2 juta per bulan untuk siswa SMP, dan Rp 9,6 juta per bulan untuk siswa SMA, membuat sebagian pemegang KJP merasa tergiur menggunakannya untuk kepentingan lain.

Untuk itu, Ahok mengaku pihaknya telah membuat mekanisme, agar jumlah penarikan nominal KJP bisa dikontrol oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebab, jika dibiarkan, kasus misalokasi dana KJP tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta.

"Bahkan ada lho yang dipakai beli bensin dan karaoke," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8).

Ahok pun menjelaskan mekanisme tersebut. Katanya, siswa SMP dan SMA hanya diberi kesempatan menarik tunai KJP sebesar Rp 50 ribu per pekan, sementara untuk siswa SD hanya boleh mengambil Rp 50 ribu per dua pekan.

Di samping ketentuan tersebut, lanjut Ahok, mereka juga diberi kesempatan untuk membelanjakan KJP sampai Rp 500 ribu per bulan, dengan menggunakan transaksi non-tunai.

Namun, karena semua data penggunaan KJP bisa terpantau melalui EDC (Electronic Data Capture), Ahok pun menduga masih ada sejumlah modus dari aksi penyelewengan dana oleh sebagian orangtua para siswa tersebut.

Dirinya berjanji akan menindak tegas para orang tua dari siswa pemegang KJP, yang menggunakan dana pendidikan anaknya tersebut untuk tujuan lain.

"Saya duga, ini keluarga yang punya banyak anak. Sehingga bisa beli mobil dan isi bensin, atau KJP fiktif yang banyak beredar di sekolah swasta," ujar Ahok menjelaskan.

"Bayangkan Rp 9,6 juta bisa ditarik tunai, bisa beli sepeda motor itu orangtuanya. Kalau terbukti, nanti saya bakal hukum orang itu pakai aturan perbankan yang bisa menjerat sampai 12 tahun penjara," pungkasnya.