Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini Kata PSI Ditinggal Keluar Para Anggota DPRD saat Bicara di Paripurna

Ini Kata PSI Ditinggal Keluar Para Anggota DPRD saat Bicara di Paripurna DPRD DKI Jakarta Sahkan Tata Tertib Pemilihan Calon Wakil Gubernur DKI. ©2020 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Ketua fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Idris Ahmad enggan menanggapi aksi sejumlah fraksi yang melakukan walk out saat penyampaian pandangan umum tentang perubahan Perda Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dalam rapat paripurna, Senin (14/12). Idris menilai keluar dari forum rapat merupakan hak fraksi.

"Mengenai aksi dan pandangan dari fraksi lain, bisa ditanyakan langsung ke fraksi masing-masing. Rapat paripurna adalah forum terbuka dan masing-masing bebas menyampaikan pesannya. Kami menghargai segala perbedaan sikap serta pandangan," ucap Idris saat dikonfirmasi, Selasa (15/12).

Sebelumnya, fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat sambutan kurang menyenangkan saat menyampaikan pandangan umum fraksi terkait Raperda perubahan tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Hampir seluruh fraksi di dalam ruang rapat paripurna meninggalkan ruangan saat PSI menyampaikan pandangannya.

Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik mengatakan, sikap tersebut spontan dilakukan oleh fraksi. Sebab, fraksi ingin memberi koreksi kepada PSI agar tegas dalam memberikan sikap terkait kebijakan yang melibatkan eksekutif dan legislatif.

"Saya kira ini bagian dari koreksi, karena fraksi itu kepanjangan tangan partai mestinya suara fraksi adalah suara partai. Jangan fraksinya bersuara A kemudian partainya bersuara B akhirnya mana yang dipegang," ucap Taufik di gedung DPRD DKI, Senin (14/12).

Politikus Gerindra itu juga mengingatkan agar seluruh fraksi di DPRD konsisten dan satu suara untuk menanggapi satu rancangan kebijakan.

Aksi walk out dari ruang rapat paripurna diawali dari anggota fraksi Golkar Jamaludin. Meski ia menegaskan tindakan walk out merupakan sikap pribadi tanpa mewakili fraksi, nyatanya seluruh fraksi sepakat dengan sikap Jamaludin.

Diakui Jamaludin sikap tidak ramahnya terhadap PSI masih berkaitan dengan rencana kegiatan tahunan (RKT) DPRD pada 2021. PSI, imbuhnya, bersikap tidak konsisten.

"Jadi begini RKT itu sesuatu yang sudah diputuskan secara kolektif sudah diputuskan, karena apa pun yang kita bilang benar selama itu sudah banyak bilang benar dia ikut menyatakan benar walaupun dia bilang tidak benar, tapi ini tidak ada yang namanya sikap menolak dari dia. Dia sudah menandatangani absensi daftar hadir tidak menyatakan keberatan ketika ditanya, tiba-tiba hal ini dibantah oleh DPW nya," ujar Jamaludin.

Kata Fraksi Lain

Namun, para ketua fraksi enggan menyatakan sikap anggota dewan tersebut merupakan perwakilan sikap fraksi.

Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahteran (PKS) Mohammad Taufik Zoelkifli mengatakan anggotanya tidak melakukan walk out saat PSI menyampaikan pandangan umum tentang raperda perubahan Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Menurutnya, mayoritas anggota fraksi PKS mengikuti rapat paripurna via zoom.

"Yang saya tahu tidak ada yang walk out, karena tidak semua hadir secara fisik, banyak yang ikut paripurna via zoom, antisipasi pandemi Covid, agar tidak terjadi kerumunan," ucap Taufik, Selasa (15/12).

Bantahan juga disuarakan dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Ketua fraksi PAN, Bambang Kusumanto menegaskan anggotanya mengikuti rapat virtual secara daring melalui zoom. Jika ada anggota yang keluar saat rapat berlangsung, menurut Bambang, itu karena sudah waktunya untuk jeda.

"Fraksi PAN tidak WO. Kebanyakan anggota kami ikut secara virtual dan sebagian sedang coffee break saat acara berlangsung. Pandangan kami, siapapun berhak menyatakan pendapat dan berhak dihargai pendapatnya," kata Bambang.

Begitu juga dengan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang membantah melakukan aksi walk out, bubar jalan, di tengah berlangsungnya rapat.

Ketua fraksi partai Gerindra Rany Mauliani mengatakan, aksi walk out yang dilakukan sejumlah anggota fraksi DPRD DKI Jakarta saat PSI membacakan pandangan umum merupakan hal spontan yang dilakukan. Menurutnya, hal itu bebas saja dilakukan mengingat selama ini PSI juga bersikap bebas.

"Buat gaduh saja mereka bebas tanpa memikirkan hati teman-teman di DPRD," kata Rani.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
VIDEO: Rapat Paripurna Panas Hak Angket

VIDEO: Rapat Paripurna Panas Hak Angket "Respons yang Tak Siap Kalah Terburuk Sepanjang Sejarah"

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
PSI Terancam Tidak Lolos DPR, Ini Reaksi Kaesang

PSI Terancam Tidak Lolos DPR, Ini Reaksi Kaesang

Kaesang menolak banyak bicara perihal partainya tidak lolos ambang batas parlemen atau gagal masuk ke DPR RI

Baca Selengkapnya
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Baca Selengkapnya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.

Baca Selengkapnya