Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan, alasan pemerintah provinsi merevisi Peraturan Daerah (Perda) terkait penanganan Covid-19 karena dianggap aturan lama masih belum efektif. Pada usulan revisi, akan dimuat pasal khusus yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggar pembatasan mobilitas di masa pandemi.

"Revisi ini dilatarbelakangi karena sanksi yang ada sekarang dianggap masih kurang efektif sehingga perlu ada sanksi pidana," katanya usai meninjau vaksinasi di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta Timur, Jumat (16/7).

Politikus Gerindra itu berujar masih ada saja pihak-pihak mencoba mengakali sanksi yang sudah diatur dalam Perda.

Pemprov DKI sejatinya telah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2020 dalam penanganan pandemi Covid-19. Ketentuan tentang pidana diatur dalam Bab X yang terdiri dari;

Pasal 29

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan tes cepat PCR dan atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.”

Pasal 30

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan atau vaksinasi covid-19 dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,"

Pasal 31 ayat 1

"Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus probable atau konfirmasi yang berada di fasilitas kesehatan dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.”

Ayat 2

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan ancaman dan atau kekerasan dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp7.500.000.”

Pasal 32

"Setiap orang terkonfirmasi covid yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000."