Merdeka.com - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengubah kebijakan penarikan uang dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) menuai protes dari sejumlah orangtua. Mereka tidak bisa lagi menarik dana hingga Rp 1 juta, dan kini hanya bisa mengambil Rp 50 ribu per minggu.

Keluhan itu sampai juga ke telinga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengaku sengaja mengubah mekanisme pengambilan uang, dengan demikian dana tersebut tidak disalahgunakan oleh orangtua pemegang KJP yang kurang bertanggung jawab.

"Mereka itu kebiasaan narik duitnya gede. Terus mereka marah-marah ke saya, 'Kurang ajar nih Ahok, dulu KJP sekali tarik bisa dapat sejuta, dua juta. Kenapa sekarang enggak bisa narik lagi?" ungkap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/7).

"Makanya sekarang anak SD saya batasin. Dalam waktu 2 minggu, mereka hanya bisa tarik Rp 50 ribu. Anak SD cukup enggak dengan duit segitu? Cukup kalau buat orang menengah ke bawah mah," katanya menambahkan.

Ahok mengaku ketentuan ini diambil setelah menelusuri dan mengevaluasi pelaksanaan KJP dalam beberapa tahun ke belakang. Menurutnya, banyak misalokasi dana KJP dalam penggunaannya beberapa tahun ke belakang itu, beberapa di antaranya banyak disalahgunakan orangtua siswa.

Alasan itu membuat Ahok mengevaluasi sejumlah kebijakan KJP agar dana yang dialokasikan untuk kebutuhan pelajar benar-benar digunakan, tentunya harus sesuai dengan ketentuan Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau buat emak bapaknya mah ya emang enggak cukup. Karena ternyata, selama ini sebagian KJP disalahgunakan orangtua. Makanya ini saya kunci, anak SMP dan SMA hanya boleh tarik Rp 50 ribu per minggu," pungkasnya.

Diketahui, Ahok mengaku kerap mendapat laporan dari para orang tua siswa pemegang KJP, mengenai sejumlah kendala saat mereka akan menarik dananya. Saat dievaluasi, dia menemukan sejumlah penggunaan KJP yang justru disalahgunakan oleh orangtua siswa.