Follow
ICW: Foke-Nara paling banyak melakukan politik uang
Merdeka.com - Masa kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta yang berlangsung sejak 24 Juni lalu diwarnai dengan maraknya politik uang. Sedikitnya sebanyak 27 kasus terjadi dan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli paling banyak melakukannya.
"Dari 27 kasus, 20 di antaranya dilakukan oleh pasangan Foke-Nara," ujar Koordinator Divisi Politik Korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan saat jumpa pers di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jumat (6/7).
Abdullah menambahkan, urutan kedua yaitu pasangan Alex-Nono sebanyak enam kasus dan pasangan Hendardji-Riza, satu kasus.
"Besaran politik uang yang kami temukan dari Rp 20 ribu sampai Rp 6 miliar," katanya.
Dalam temuan di lapangan, lanjutnya, disinyalir juga ada upaya dari tim sukses Fauzi Bowo untuk mengarahkan dalam mencoblos surat suara yang sudah mempunyai kode tertentu.
"Khusus untuk incumbent, juga ditemukan pelanggaran berupa politisasi birokrasi, penyalahgunaan fasilitas negara dan mendompleng iklan-iklan pemerintah di baliho, televisi dan videotron," paparnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca Selengkapnya
PPATK Endus Ada Aliran Dana Kampanye dari Tambang Ilegal
Menjelang Pemilu 2024, partai politik diimbau hindari dana ilegal.
Baca Selengkapnya
Hati-Hati Politik Uang, Pemberi dan Penerima 'Serangan Fajar' Bisa Dipenjara dan Denda Puluhan Juta
'Serangan fajar' bisa berbentuk sembako, voucher pulsa, voucher bensin, hingga fasilitas lainnya yang bisa dikonversi dengan nilai uang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
SMRC: Politik Uang Tidak Berjalan Efektif Dalam Pemilu 2024
Politik uang cenderung mahal karena dampaknya yang tidak sebanding dengan ekspektasi.
Baca Selengkapnya
Laporan IPW soal Dugaan Gratifikasi Ganjar Harus Dipisahkan dari Politik
Jika berbicara hukum maka kuncinya adalah bukti, sehingga harus dibedakan dengan politik.
Baca Selengkapnya
Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar
Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar
Baca Selengkapnya
ICW Desak Jokowi Tunda Kepres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.
Baca Selengkapnya
ICW Nilai Selain Firli Bahuri Ada Pimpinan Berkontribusi Buruk untuk KPK, Siapa Dia?
Menurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca Selengkapnya
Jokowi Bantah Ada Transaksi Politik di Balik Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo
"Kalau transaksi politik kita berikan saja sebelum pemilu, ini kan setelah pemilu jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu," kata Jokowi
Baca Selengkapnya