Merdeka.com - Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail menanggapi perombakan direksi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta oleh Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono. Menurutnya, evaluasi jajaran direksi itu wajar dilakukan apabila ada pergantian pemimpin.

Ismail mengungkapkan bahwa hal itu menjadi hak prerogatif Pj Gubernur. Kebijakan itu, kata dia, dipastikan objektif dan berbasis pada kinerja yang bersangkutan.

"Nah entah BUMD mana lagi, saya pikir itu jadi prerogatifnya Pj Gubernur dan harusnya itu memang objektif ya, berbasis pada kinerja, baik kinerja yang kemarin sudah dilakukan maupun proyeksi yang sedang mereka siapkan," kata Ismail kepada wartawan, dikutip Rabu (30/11).

Terkait JakPro, Ismail mengaku Komisi B sebelumnya sudah berkomunikasi dalam rapat kerja. JakPro, kata Ismail, tengah melakukan pembenahan terhadap anak perusahaannya. Sehingga, dia menilai pergantian di tubuh JakPro untuk memaksimalkan proyek ke depan.

"Bahwa kemudian akhirnya ada pergantian, ya boleh jadi karena beberapa waktu terakhir kan memang ada semacam aspirasi-aspirasi dari internalnya JakPro," ucap dia.

Heru diketahui mencopot Mohamad Aprindy dari jabatannya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.

Selain itu, Heru juga mencopot Mantan anggota TGUPP Anies Baswedan Tatak Ujiyati dari jabatannya sebagai Komisaris PT Light Rail Transit (LRT) Jakarta.

Terbaru, Heru juga merombak jajaran direksi JakPro. Dia memberhentikan Direktur Utama PT JakPro Widi Amanasto bersama tiga jajaran JakPro lainnya.

Reporter: Winda Nelfira

Sumber: Liputan6.com.