Merdeka.com - Untuk mengurangi jumlah PNS, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berniat menghapus posisi camat dan lurah. Dia yakin, dengan menghapus dua jabatan itu, anggaran akan berhemat Rp 10 triliun.

"Ngapain gaji banyak pekerja tapi enggak maksimal? Kalau saya bisa hemat 50 persen PNS, saya bisa hemat Rp 10 triliun di DKI, itu banyak loh," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/5).

"Bisa beli supermi berapa banyak tuh coba?" sambung Ahok.

Soal rencana itu, lanjut Ahok, itu masih perlu proses panjang. "Itu masih panjang. Kita tunggu dulu saja dari kelurahan. Sama kaya PTSP (pelayanan terpadu satu pintu). Itu sebetulnya butuh apa tidak PTSP di DKI? Apakah butuh bikin badan PTSP? enggak butuh," tambahnya.

Kenapa bergantung pada PTSP, lanjut Ahok, karena bila kantor lurah dan kecamatan bisa beri pelayanan terbaik tentu PTSP tak dibutuhkan.

"Tapi mereka kan enggak mau. Makanya saya ciptakan aja PTSP untuk melayani lurah dan camat semua. Orang lurah mau bantu enggak? Masih nggak mau bantu juga kan? Kalau enggak mau bantu, PTSP kerjakan semuanya sendiri. Jadi masih perlu nggak kantor lurah camat? Bubarin aja kalau gitu saya bilang," paparnya.