Merdeka.com - Tampaknya langkah Basuki Tjahaja Purnama untuk mendapatkan kursi DKI 1 akan sedikit terkendala. Dia harus berhadapan dengan para politikus Kebon Sirih yang selama ini sering bertentangan.

"Jadi gini, untuk jadi gubernur saja, dia jangan mimpi," kata Wakil Ketua DPRD, Abraham Lulung Lunggana, di DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/9).

Pria yang akrab disapa Haji Lulung ini menilai banyak sekali catatan merah Ahok yang membuat langkahnya di DPRD tak akan mulus. Apalagi, Ahok pernah menyindir kelakuan orang-orang partai yang duduk di DPRD.

"Saya sudah bilang Ahok cepet klarifikasi, cepet klarifikasi, emang dasar bandel. Disuruh minta maaf aja susah. Emang gue ngomong gini, terus dia minta maaf, ini mah kaga, ditentangin terus," tambahnya.

Karena itulah, tambah Lulung, DPRD sudah berniat mengambil sikap tegas pada Ahok yakni pemecatan. "Bisa dong. Kalau tidak merakyat bagaimana. Katanya bilang bekerja untuk rakyat tapi enggak merakyat. Dia kalau mau jadi gubernur itu kan lewat usulan DPRD, supaya dia diangkat sumpah menjadi gubernur penggantinya jokowi. Bagaimana mungkin dia udah jelek-jelekin DPRD tapi butuh DPRD. Jadi kan dia banyak gengsi," cibirnya.

Saat ditanya cara apa yang akan digunakan DPRD untuk memecat Ahok, Lulung dengan tegas menjawab.

"Hak-hak pemecatan itu, ada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Makannya kalau Ahok mengeluarkan kebijakan dikira hebat, hebat apaan ngomongnya sembarangan," ucap politikus PPP ini berapi-api.

Lantas kapan berbagai hak pemecatan itu digunakan, Lulung memastikan secepatnya. "Ya sedikit lagi," tegas Lulung.