Golkar Kritik Keras Anies Baswedan yang Sering Absen Rapat Paripurna
Merdeka.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengajukan interupsi saat rapat paripurna DKI Jakarta. Dia mengkritisi Anies yang tak hadir dalam rapat tersebut.
DPRD DKI Jakarta hari ini Senin (25/4) menggelar rapat paripurna terkait penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2021.
"Saya mengamati beberapa paripurna Pak Gubernur tidak pernah hadir selalu diwakili oleh Pak Wakil Gubernur terus. Padahal berhentinya Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan kalau tidak salah di bulan Oktober nanti," kata Baco di ruang rapat Paripurna DPRD DKI, Senin (25/4).
Menurutnya, ada sejumlah yang mesti diselesaikan Anies karena menyangkut hajat orang banyak atau terkait dengan rakyat Jakarta. Di antaranya tentang Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) yang belum diubah sesuai kondisi masyarakat.
"Terlebih lagi banyaknya lahan hijau milik masyarakat yang di blok oleh Pemda DKI Jakarta dan sekarang mereka tidak bisa maksimalkan apa-apa. Dibeli oleh Pemda juga tidak dibeli mau dibangun juga tidak bisa mau dijual juga tidak ada yang beli. ini bentuk penzoliman terhadap hak hak rakyat Jakarta," ujarnya.
Dia berkata, sudah hampir 8 tahun sejak 2014 tidak ada perubahan mengenai Perda tersebut. Menurutnya, kewenangan Perda terebut sekarang diserahkan kepada Gubernur dalam bentuk Pergub.
"Kurang lebih 1 bulan lalu sudah selesai di dewan dan sampai sekarang masih berkutik di Eksekutif," ujarnya.
Basri kemudian berpesan keras kepada Anies agar tidak pencitraan saja untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi, memikirkan nasib rakyat ibu kota.
"Sekali lagi pak Wakil Gubernur ini pesan keras buat pak Gubernur buat pak Wakil Gubernur dan untuk eksekutif tolong jangan pentingkan kepentingan yang pencitraan diri sendiri pikirkanlah nasib rakyat Jakarta yang bertahan yang bergantung selama 8 tahun in," ujarnya.
Dia berharap, dengan adanya perubahan Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) bisa menguntungkan masyarakat. Perda ini menjadi catatan penting baginya.
"Harapannya mereka dengan ada format baru dari Perda Zonasi dan RDTR tersebut ada kehidupan atau pencahayaan untuk mereka bisa lebih baik karena tanahnya mereka statusnya bisa berubah. Mohon juga jadi catatan ini saya rasa juga jadi keluhan para seluruh Fraksi dan seluruh masyarakat," pungkasnya.
Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah mendampingi Presiden Joko Widodo untuk meninjau pembangunan sirkuit Formula E.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaKesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?
Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TPN Ganjar Kritik Penghargaan Jenderal Bintang 4 Prabowo: Sulit Dibantah Dukungan Jokowi di Pilpres 2024
Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud Jaleswari Pramodhawardani menyoroti penghargaan pangkat Jenderal 4 untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaTKN soal Putusan Bawaslu Gibran Langgar Aturan CFD: Kami Tidak Pernah Rewel
TKN Prabowo Gibran tak mau ambil pusing terkait putusan yang melahirkan rekomendasi dari Bawaslu Jakarta Pusat ke Pemprov DKI itu.
Baca SelengkapnyaReaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaTak Hanya di Jakarta, Relawan Anies dan Ganjar di Makassar Koalisi Gelar Nobar Debat Terakhir Pilpres
Koalisi relawan pendukung Anies Baswedan - Cak Imin dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD berkoalisi menggelar nonton bareng di Makassar.
Baca Selengkapnya