Golkar DKI Pesan Nurmansjah Perbaiki Komunikasi Pemprov dan DPRD Jika Terpilih
Merdeka.com - Nurmansjah Lubis, calon wakil gubernur DKI Jakarta usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga bersilaturahmi ke Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta. Golkar menginginkan calon wakil gubernur yang paham dengan masalah Jakarta.
"Perlu ada seorang wakil gubernur yang benar-benar paham mengenai Jakarta dan memiliki komitmen tinggi bersama-sama dengan Gubernur dan DPR membangun kota Jakarta 2,5 tahun," kata Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta, Basri Baco, usai menerima Nurmansjah Lubis di Kantor Fraksi Golkar DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (29/1).
Selain itu, katanya, wakil gubernur Jakarta nantinya harus bisa bekerja sama dengan gubernur. Sehingga, mendapat dukungan dari masyarakat.
"Jadi kalau gubernur dan wagubnya tidak kuat dan tidak bisa bergandengan tangan dengan DPRD atau legislatif maka akan tidak maksimal proses itu," ungkap Basri.
Golkar, kata dia, menitipkan pesan bila Nurmansjah terpilih menjadi cawagub. Yakni memperbaiki komunikasi antara eksekutif dan legislatif yang dirasanya saat ini masih sangat kurang baik.
"Kami titipkan ke beliau supaya ke depan jika Allah menghendaki duduk jadi wagub harus diperjuangkan," kata Basri.
Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak Nurmansjah Lubis untuk melakukan safari politik ke 106 anggota DPRD DKI Jakarta. Nurmasjah ditunjuk untuk menjadi calon pengganti Sandiaga Uno mendampingi Anies Baswedan memimpin Pemprov DKI Jakarta.
"Intinya rencana besarnya kami akan berkomunikasi secara maksimal dan kemudian Bang Anca akan kami keliling kan. Kami akan kenalkan. Nantinya Bang Anca akan menjelaskan rencana- rencananya jika menjadi Wagub," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sakhir Purnomo.
Dia mengungkapkan, proses safari politik yaitu berkomunikasi langsung dengan para anggota DPRD maupun partai merupakan hal yang wajar dilakukan. Meski demikian Sakhir mengatakan belum diketahui rencana atau pun program-program yang akan dilakukan oleh Nurmansjah karena persetujuan namanya sebagai Calon Wakil Gubernur Jakarta baru berumur satu hari.
Setelah bertemu PDIP, PSI dan Golkar, safari polisi juga dilakukan ke Partai NasDem.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaTolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaGibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaMahfud Minta RUU DJK Dikawal Cegah Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Akal-akan Baru untuk Ikut Cawe-Cawe
Dia meminta agar masyarakat mengawal pembahasan RUU DKJ
Baca SelengkapnyaRespons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden
Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca Selengkapnya