Gerindra kecewa Jokowi tak laporkan penggelembungan dana Disdik
Merdeka.com - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi mendukung Indonesian Corruption Watch (ICW) yang ingin mengusut indikasi korupsi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Menurut Sanusi, Partai Gerindra telah memberikan amanah kepada Jokowi - Ahok, sewaktu diusung sebagai gubernur dan wakil gubernur, untuk tegas menolak praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.
"Semua yang terindikasi penyelewengan anggaran dan kolusi atau korupsi harus di usut tuntas," ujar Sanusi saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (14/4).
ICW menilai tidak tepat langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) karena tidak melaporkan indikasi korupsi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Sanusi menegaskan, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto telah mewanti-wanti agar Jokowi - Ahok teliti dan mencermati penggunaan anggaran. Birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta harus betul-betul diawasi.
"Memang itu yang diamanahin Pak Prabowo kepada Jokowi dan Ahok saat mereka mau diusung oleh Gerindra, waktu itu. Amanahnya disampein di depan team PDIP dan Gerindra di Dharmawangsa," jelas Sanusi.
Diketahui sebelumnya, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri, mengatakan seharusnya indikasi korupsi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta dilaporkan kepada penegak hukum. Pihaknya menyayangkan Jokowi yang tak akan membawa kasus duplikasi anggaran Rp 700 miliar dan markup harga Rp 500 miliar di dinas pendidikan ke ranah hukum.
Jokowi berargumentasi dana itu belum digunakan sehingga korupsi belum terjadi. Menurutnya wajar jika ada anggaran yang digelembungkan yang bisa lolos dari dinas dan DPRD DKI Jakarta.
Jokowi juga mengatakan, ada sebanyak 62 ribu lebih mata anggaran yang tercantum dalam APBD 2014. Terlebih, verifikasi tiap mata anggaran dilakukan secara manual sehingga tidak mungkin untuk dicek satu per satu.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo Bela Jokowi Disebut Tak Bisa Kerja: Siapa Sih yang Mau Dengar Ahok Sekarang?
TKN Prabowo-Gibran membela Presiden Jokowi yang disebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa bekerja.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaJokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir
Hasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Bahas Pilpres Saat Bertemu Ketum Parpol Pengusung Prabowo-Gibran
Jokowi secara bergantian sudah bertemu dengan Prabowo Subianto, Airlangga dan Zulkifli Hasan
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaPrabowo Puji Jokowi: Kita Tidak Pernah dalam Hati Saling Benci dan Mengejek
Kendati berseberangan pada Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo mengaku tak pernah menaruh rasa dendam kepada Jokowi.
Baca Selengkapnya